PEMERINTAH LEBIH BAIK (JANGAN)  MENAIKKAN HARGA BBM

PEMERINTAH LEBIH BAIK (JANGAN) MENAIKKAN HARGA BBM

PEMERINTAH LEBIH BAIK (JANGAN) MENAIKKAN HARGA BBM


Oleh. Suramah

Rencana Pemerintah menaikkan harga BBM tentu masih dianggap wajar jika melihat pada teori-teori ekonomi, mekanisme pasar juga sektor ekspor-impor. Namun jika melihat kemampuan dari rakyatnya sendiri, Pemerintah mesti mempertimbangkan kembali
           
1 April mendatang, Pemerintah rencananya akan kembali menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Padahal sebelumnya SBY sudah berjanji bahwa harga BBM tidak akan naik lagi.
Kenaikan harga BBM diperkirakan akan mencapai 30 %. Sehingga harga premium yang awalnya Rp. 4500 dimungkinkan akan naik menjadi Rp. 6.000.
Pro dan kontra atas kenaikan BBM pun mencuat dari istana hingga ke desa-desa. Berbagai macam alasan lama masih menjadi senjata ampuh yang digelontorkan oleh Pemerintah. Mulai dari alasan untuk mengamankan APBN agar tidak menjadi defisit anggaran, kenaikan harga minyak mentah dunia, hingga krisis energi.
Di sisi lain, bukan tanpa alasan mengapa masyarakat menolak kenaikan BBM. Beberapa pengalaman lama yang memperburuk kehidupan masyarakat patut untuk dipertimbangkan.
Kenaikan harga BBM tentu akan mengakibatkan Menaikkan biaya operasional kehidupan, mulai dari pelaku bisnis hingga rakyat biasa. Kehidupan yang tak kunjung membaik dari mereka yang berada dalam kelompok submarginal akan membuat mereka semakin melarat. Dan pada ujungnya kenaikan BBM menjadi penyebab bertambahnya jumlah rakyat miskin.
Angkatan kerja juga akan menerima imbasnya. Dengan kenaikan BBM dimungkinkan banyak karyawan yang di-PHK disebabkan kenaikan biaya operasional industri. Dengan banyaknya karyawan yang akan di-PHK maka akan naik jugalah jumlah pengangguran. Jika keadaan sudah seperti ini maka masyarakat pun akan cenderung temperamental. Stabilitas sosial politik akan tergannggu dan akan menumbuhkan angka kejahatan sosial di sisi masyarakat.
Tak hanya itu, kenaikan BBM juga akan menambah celah korupsi serta Kemungkinan adanya mafia BBM yg menyebabkan BBM langka .
Ada beberapa solusi yang ditawarkan Pemerintah. Diantaranya adalah konversi ke BBG. Namun sayangnya, Pemerintah kurang siap dan terkesan tidak sungguh-sungguh untuk menggalang masyarakat agar berganti ke BBG. Berkaca dari kebijakan kenaikan BBM beberapa tahun lalu, harusnya Pemerintah sudah menyiapkan matang-matang teknis konversi ke BBG. Dan satu lagi solusi lama yang mungkin akan digelontorkan kembali oleh Pemerintah, yaitu BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat). BLSM atau BLT sama saja, tidaklah menjadi solusi jangka panjang bagi masyarakat miskin. Malahan sesungguhnya sama saja dengan subsidi, sama-sama akan membebani APBN.
Berikut adalah beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pilihan solusi atau sekedar pertimbangan keputusan agar bagaimana Pemerintah tidak terlalu pusing berpikir yang terbaik bagi rakyatnya. Diantaranya ada yang berjangka panjang. Ada pula yang berjangka pendek. 

1.        Efisiensi anggaran dan pengalihan anggaran yang kurang potensial ke subsidi BBM
Alasan Pemerintah menaikkan harga BBM untuk menyelamatkan APBN sesungguhnya bisa ditempuh dengan efisiensi anggaran dan pengalihan anggaran yang kurang potensial ke subsidi BBM.
APBN menerima pendapatan sesungguhnya lebih besar berasal dari pajak rakyat. Maka wajar jika rakyat yang harus diprioritaskan menerima timbal balik dari iuran yang mereka bayar.
Penggunaan anggaran yang diarahkan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak potensial sesungguhnya hanya akan menyakiti hati rakyat. Misalnya seperti belanja kegiatan ceremony Pemerintah yang tidak esensial terhadap kepentingan rakyat. Atau alokasi apa saja yang kurang dirasakan oleh rakyat. Ingat, bahwa APBN berasal dari rakyat. Dan subsidi BBM merupakan kewajiban negara yang merupakan turunan pasal 33 UUD 1945. Memberikan hak kepada rakyat, yang menjadi donatur tetap terhadap pendapatan Negara dalam bentuk subsidi BBM adalah kewajiban Pemerintah.

2.        Konversi ke BBG
Sudah lama sebenarnya Pemerintah mencanangkan konversi BBM ke BBG. Namun sayangnya pemerintah terkesan belum siap dan setengah-setengah merencanakannya. Jika ditakutkan gejolak rakyat akan marah jika BBM dinaikkan, harusnya jauh hari sebelum kenaikan BBM Pemerintah sudah melatih rakyatnya untuk terbiasa memakai BBG. Jika tidak, wajar saja rakyat marah.
Termasuk kepada pihak yang punya kepentingan di dunia industri, juga harus dipikirkan bagaimana agar berpindah ke BBG. Juga tak terlepas, demikian pula kepada PLN, agar segera berpindah menggunakan BBG untuk kepentingan listri rakyat. Maka yang diperlukan hari ini adalah kesiapan Pemerintah untuk mendukung teknis konversi ke BBG. InsyaAllah.

3.        Menaikkan pajak kendaraan bermotor roda 4
kendaraan bermotor adalah sektor yang paling banyak mengkonsumsi BBM. Dan kendaraan pulalah yang paling dominan membuat perjalanan di jalan raya menjadi macet. Ironisnya pada pengendara motor roda empat, justru lebih sering membuat jalan macet, padahal penumpangnya Cuma satu orang. Berbeda dengan bus umum, angkutan kota dan fasilitas umum lainnya yang umumnya dinikmati oleh golongan menengah ke bawah.
Jika konsumsi BBM disamakan harganya baik kepada golongan ekonomi ke atas maupun menengah ke bawah, hal ini justru akan menggambarkan kesenjangan sosial jika BBM. Maka, dimungkinkan ada silang alokasi jika Pemerintah menaikkan pajak kendaraan bermotor roda empat. Dengan begitu, maka pendapatan negara akan bertambah dan penambahan itu mampu menutupi subsidi BBM untuk dinikmati oleh siapa saja terutama golongan submarjinal. Secara tidak langsung, orang-orang supermarjinal yang memiliki kekayaan berlebih sehingga mampu membeli kendaraan mewah pribadi bisa berbagi dengan golongan submarjinal yang hanya menikmati panas dalam bus umum, angkutan kota dan lain sebagainya. Toh, bagaimana pun masyarakat yang memiliki mobil mewah roda empat adalah orang-orang yang sudah mapan dalam hidupnya.

4.        Memproduksi BBM secara mandiri
Kegiatan perdagangan internasional dilakukan karena kemungkinan biaya pengadaannya lebih murah dibandingkan jika produksi itu diproduk sendiri. Namun hingga hari ini berapa biaya operasional pengadaan BBM, serta bagaimana bentuk kerja sama dengan luar negeri di bidang ini relatif tidak transparan kepada rakyat sehingga membingungkan masyarakat dan menjadikan kontra kebijakan terhadap Pemerintah.
Ketergantungan dengan luar negeri yang mendominasi membuat bangsa ini terlalu mudah didikte. Maka jika ada kepentingan asing yang memerlukan campur tangan Pemerintah walau harus mengorbankan rakyat pun harus dilakukan. Apalagi akhir-akhir ini terjadi gejolak antar negara yang sedikit banyak berpengaruh bagi harga minyak dunia. Dan Indonesia lagi-lagi harus pula menanggung resikonya.
Kondisi seperti itu sepertinya harus segera diwanti-wanti dengan mengurangi campur tangan asing bagi kehidupan rumah tangga dalam negeri. Diantaranya mungkin bisa dilakukan dengan cara memproduksi BBM secara mandiri.
Setidaknya dengan cara itu, kita tidak terlalu bisa didikte untuk terpengaruh dengan resiko internasional itu. Paling tidak, ada usaha Pemerintah untuk menjadikan rakyatnya sebagai tuan rumah di rumahnya sendiri.

5.        Mengontrol harga dan kouta produksi BBM (Bukan menyerahkannya kepada mekanisme pasar)
BBM sekarang ini merupakan kebutuhan yang amat mendasar bagi rakyat. BBM seolah menjadi akar bagi kehidupan masyarakat hari ini. Bagaimana tidak, setiap sudut kehidupan yang dirasakan sekarang tidak pernah lepas dari BBM. Listri, transportasi, industri, hingga kegiatan masak-memasak pun tidak lepas dari pengaruh BBM.
Keadaannya yang seperti itu, membuat BBM seakan menjadi kebutuhan semi primer bagi setiap masyarakat. Karena sifatnya yang seperti ini, BBM menjadi barang antik yang diperlukan bagi hajat hidup orang banyak. Oleh sebab itu, dirasa perlu agar segala biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan BBM haruslah dikontrol dengan bijak untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Maka semenjak dini, harga BBM haruslah dikontrol, dan kuota produksi BBM juga harus dibatasi.
Kondisinya yang seakan menjadi kebutuhan primer ini, menempatkan BBM seperti jalan raya, atau mungkin harga diri setiap orang, atau bahkan Hak Asasi Manusia yang tidak bisa diperjual belikan. Sama seperti hal itu, maka kebutuhan terhadap BBM pun setidaknya ditempatkan sebagai sumber daya yang amat sangat penting dan dibutuhkan oleh semua rakyat. Maka sepertinya harga BBM dan kuota produksinya harus dikontrol demi sebesar-besar kepentingan rakyat.
Dalam hal ini, harga BBM tidak lah diserahkan kepada mekanisme pasar (permintaan dan penawaran) harga yang dibutuhkan hanyalah untuk menutupi biaya produksi saja. Andaikan pun biaya produksi juga meningkat. Tetap saja harga BBM tidak boleh dinaikkan. Itulah yang menjadi kewajiban Pemerintah. Jika pun memang Pemerintah kewalahan mengatasi biaya produksi maka haruslah ditemukan solusi baru untuk mencari sumber daya energi lain selain minyak.  Bukan dengan cara mengatasi masalah untuk timbul masalah baru.
Melalui pemikiran ini disimpulkan bahwa sampai kapan pun, maka harga minyak harus tetap. Dan jika pun persediaannya memang tinggal sedikit. Biarkan saja harganya tetap. Di sanalah manusia akan mencari alternatif lain. Toh hari ini, juga sudah banyak energi alternatif yang ditemukan. Dan yang pastinya, ditunggu atau tidak, naik atau turun, persediaan minyak bumi pasti akan habis. Tidak dipungkiri. Maka jangan menunggu minyak habis.

6.        Mantapkan budaya agraris di Indonesia
Indonesia sejak dulu kala sesungguhnya adalah negeri agraris dan maritim. Rakyat Indonesia hari ini sesungguhnya adalah keturunan dari nelayan juga petani. Maka wajar jika negeri ini tetap dikelola sebagai negeri agraris maupun maritim. Bentuk ekonomi negara yang agraris atau maritim harus menjadi kebanggaan juga superior bagi rakyatnya.
Kaitannya dengan kenaikan BBM adalah bahwa selama ini Indonesia terkadang terkesan enggan meneruskan budaya agraris maupun maritimnya. Pemerintah lebih srek andaikan negeri ini disulap menjadi negeri industri. Padahal praktek industrilah yang sebenarnya mengkonsumsi BBM lebih banyak dari pada ekonomi agraris. Apa lagi praktek industri yang digalakkan terkadang lebih tidak bersahabat dengan alam ketimbang budaya agraris.
Meski ekonomi agraris juga mengkonsumsi BBM, namun kuantitas konsumsi tidaklah lebih banyak dari pada industri. Maka menggalakkan sektor pertanian, kehutanan, kelautan yang menjadi sumber penghasilan serta budaya masyarakat yang terlahir secara turun-temurun itu adalah lebih baik dari pada berkutat pada ekonomi industri. Dalam hal ini, bukanlah berarti sektor industri tidak diperlukan. Hanya saja pembangunan ekonomi agraris haruslah lebih mantap dari pada industri.  

7.        Optimalisasi pemanfaatan SDM
Jumlah penduduk Indonesia tidak diragukan mencapai angka yang fantastis. Termasuk urutan ke-5 terbesar di dunia.
Kondisi ini sesungguhnya peluang yang dimiliki negeri ini.Jika dikaitkan dengan faktor produksi (SDA, SDM, modal dan skill), maka kesempatan Indonesia untuk berproduksi dan mengatur ekonominya sendiri terbuka lebar di depan mata.
Indonesia punya SDA yang melimpah, begitu pula SDM-nya. Modal juga relatif mencukupi. Kita hanya tinggal membutuhkan skill yang harus dimiliki oleh SDM itu sendiri.
Berkaitan dengan BBM, maka alangkah sempurnanya faktor produksi itu jika SDM-nya dilatih menjadi orang-orang yang siap menghadapi kehidupan kebangsaan, terlebih hanya masalah penanganan BBM atau sumber energi lain. Keterkaitan pihak asing yang mengolah BBM di dalam negeri harus bisa segera digantikan oleh putra-putri bangsa yang mumpuni. Dan sekali lagi, kewajiban setiap rakyat dan pemerintah untuk siap menjadikan anak-anak bangsanya menjadi mampu menjawab tantangan kehidupan.

8.        Optimalisasi pemanfaatan SDA dengan penghematan energi
Sama halnya dengan SDM, SDA yang dimiliki bangsa ini juga melimpah ruah. Tak ada yang menyangkal kebenaran itu. Maka amat bijaklah jika potensi negeri ini mampu dioptimalisasi penggunaannya.
Penggunaan BBM (yang pasti akan menghadapi titik hilang), harusnya bisa diatasi dengan beralih ke energi lain. Jika pun dalam beberapa tahun ke depan kita tetap menggunakan BBM, haruslah disadari, gunakan BBM sehemat mungkin. Setelah itu, pikirkan bagaimana mengatasi BBM yang semakin hari akan semakin langkah.
Setidaknya negeri ini punya cadangan gas yang lima kali lebih banyak persediaannya dari pada kilang minyak. Sekali lagi, ini potensi yang dimiliki negeri ini

9.        Dorongan moral
Walaupun tidak terlalu ada kaitannya dengan hitung-hitungan secara teori, setidaknya dorongan moral mampu menghipnotis rakyat untuk sekedar hemat BBM. Misalnya dengan mengkampanyekan hidup sehat dengan bersepeda dan akan menghemat penggunaan BBM. Atau kampanye pemakaian listrik hemat dan lain sebagainya.
Sama halnya dengan apa yang pernah dilakukan oleh Presiden Soeharto yang mengatakan bahwa tahu dan tempe memiliki nilai gizi yang relatif sama dengan ikan, sontak rakyat Indonesia pun berbondong-bondong mengkonsumsi tahu dan tempe.
Namun sekali lagi, upaya ini hanyalah bisa dilakukan oleh pimpinan yang mampu menjadi panutan. Serta tidak menjadikan dorongan moral itu sebagai upaya membohongi rakyat maupun menyakiti hati rakyat. 


Sebenarnya adalah wajar jika Pemerintah menyelamatkan APBN dari ancaman defisit anggaran dengan cara mengurangi subsidi BBM, dan mau tidak mau Pemerintah pun menaikkan harga BBM. Apalagi sifat dari BBM sendiri merupakan barang dasar yang langkah dan sangat dibutuhkan masyarakat. Kondisi inilah yang memaksa BBM naik. Dan lagi, secara teori ekonomi BBM memiliki elastisitas yang sempurna. Artinya, kenaikan BBM sesungguhnya akan terus terjadi, mala mungkin tidak akan turun.
Kenaikan BBM memang untuk menyelamatkan APBN, yang merupakan sisi manfaat bagi negara. Namun di sisi lain kenaikan BBM juga pastinya akan berimbas bagi kehidupan rakyat. Rakyat akan semakin miskin, dan akan semakin sengsara. Kesengsaraan ini merupakan mudhorot  dari kenaikan BBM.
Yang perlu dipertimbangkan adalah, mudhorot kenaikan BBM adalah lebih besar dari pada manfaatnya. Secara fiqih pun, jika sesuatu lebih besar mudhorotnya dari pada manfaatnya, maka ia layak untuk ditinggalkan.
Di atas itu semua, membela rakyat sendiri adalah lebih patriot dari pada bergantung pada teori, mekanisme pasar, hubungan dengan luar negeri maupun belanja-belanja Negara yang kurang potensial.
Pilihan-pilihan diatas setidaknya mampu mengeluarkan keterpurukan dan ketertindasan yang dihadapi masyarakat yang harusnya bisa diperankan oleh Pemerintah. Bagaimana pun masyarakat sudah terpuruk ekonominya. Dan mereka adalah prioritas yang harus dipikirkan dari pada mementingkan mekanisme pasar maupun pihak asing.
Jika pun memang kehidupan nyata berangsur-angsur akan menghadapi banyak masalah, InsyaAllah akan ketemu jalan keluarnya. Dengan kekuatan sabar dan syukur InsyaAllah negeri ini akan terbebas dari kemurkaan Allah.
Kesimpulannya adalah, dengan mempertimbangkan banyak hal di atas, maka lebih baik Pemerintah jangan menaikkan harga BBM. Terlepas dari pro dan kontra terhadap kenaikan BBM itu.


Penulis adalah sekretaris bidang hikmah PK. IMM K.H Mas Mansyur UNIMED
Tulisan di atas adalah buah dari forum diskusi kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
(PK. IMM K.H Mas Mansyur UNIMED)
Buka Komentar