ISLAM dan TATANEGARA

ISLAM dan TATANEGARA


Dalam menyikapi hubungan antara islam dan tata negara, hingga hari ini di kalangan umat islam terdapat tiga aliran. Yaitu : aliran pertama, berpendirian bahwa islam bukanlah semata-mata agama yang hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan saja , namun juga merupakan agama sempurna dan lengkap yang mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Penganut aliran ini, meyakini bahwa :
1.    Islam adalah agama yang serba lengkap. Yang juga mengatur sistem ketatanegaraan atau politik. Maka, umat islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan islam, dan tidak perlu meniru sistem ketatanegaraan Barat.
2.    Sistem tatanegara yang diteladani adalah yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dan empat khulafa Al-Rasyidin.
Tokoh-tokoh aliran pertama ini diantaranya adalah Hasan Al-Banna, Sayyid Quthb, M. Rasyid Ridha, dan Maududi.
Aliran kedua, berpendirian bahwa islam tidak memiliki hubungan dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul yang diberi tugas tunggal mengajak manusia kepada kehidupan mulia dan akhlak yang luhur. Nabi tidak dimaksudkan mendirikan atau mengepalai negara. Tokoh-tokohnya adalah Ali Abd Al-Raziq dan Dr. Thaha Husein.
Aliran ketiga, menolak pendapat bahwa islam adalah agama yang serba lengkap dan memiliki sistem ketatanegaraan. Namun aliran ini juga menolak anggapan bahwa islam hanya mengatur hubungan antara manusia dan Penciptanya. Aliran ini berpendapat bahwa islam tidak memiliki sistem ketatanegaraan, tetapi memiliki seperangkat tata nilai etika begi kehidupan bernegara. Tokoh-tokohnya adalah Dr. M. Husein Haikal.
Dalam buku Islam dan Tata negara, sebelum menguraikan tentang sejarah, ajaran dan pemikirannya, terlebih dahulu dijelaskan apa yang dimaksud tata negara atau sistem politik. Di mana sistem politik itu adalah suatu konsepsi yang berisikan antara lain ketentuan-ketentuan tentang siapa sumber kekuasaan negara, siapa pelaksana kekuasaan tersebut, apa dasar dan bagaimana cara untuk menentukan kepada siapa kewenangan melaksanakan kekuasaan itu diberikan, kepada siapa pelaksana kekuasaan itu bertanggungjawab dan bagaimana bentuk tanggung jawab.



Diresume dari buku “Islam dan Tatanegara.
Ajaran, Sejarah dan Pemikiran”
Yang ditulis oleh Munawir Sadzali


Medan, 29 agustus 2013
Suramah (bangsur)
Buka Komentar