Konsepsi Kenegaraan Islam Maududi

Konsepsi Kenegaraan Islam Maududi


Maududi bernama lengkap Abu Al-A’la Al-Maududi, dilahirkan di Aurangabad, India tengah pada tahun 1903. Karya tulisnya diantaranya adalah buku yang berjudul pemerintahan islam, serta enam risalah yang berkaitan dengan gagasannya tentang kenegaraan.
Pokok-pokok pikiran Maududi tentang kenegaraan tercermin dalam tiga dasar keyakinannya. Yaitu :
1.    Islam adalah agama yang paripurna, lengkap dengan petunjuk mengatur setiap segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik. Oleh karenanya, umat islam tidak perlu bahkan dilarang meniru sistem barat, cukup kembali kepada sistem islam dengan menunjuk pada politik semasa al-Khulafa al-Rasyidin.
2.    Kedaulatan adalah pada Allah. Manusia hanya pelaksana kedaulatan Allah tersebut sebagai khalifahNya di bumi. Manusia harus tunduk pada hukum-hukum yang tercantum dalam qur’an dan sunnah. Sedangkan yang dimaksud khalifah Allah yang berwenang melaksanakan kedaulatan Allah itu adalah laki-laki atau perempuan muslim.
3.    Sistem politik islam adalah suatu sistem universal dan tidak mengenal batas-batas dan ikatan geografi, bahasa dan kebangsaan.
Dari tiga dasar itu, kemudian lahirlah konsepsi kenegaraan islam sebagai berikut :
1.    Sistem kenegaraan islam tidak dapat disebut demokrasi. Sistem politik islam lebih tepat disebut teokrasi dalam pandangan islam. Dimana kekuasaan Tuhan berada di tangan umat islam yang melaksanakan sesuai dengan apa yang telah disampaikan dalam qur’an dan sunnah.
2.    Pemerintah atau badan eksekutif hanya dibentuk oleh umat islam. Dan pada merekalah hak untuk memecatnya dari jabatan
3.    Kekuasaan negara dilakukan oleh tiga lembaga atau badan, yaitu legislatif, eksekutif dan judikatif. Dengan ketentuan :
a.    Kepala negara merupakan pimpinan tertinggi yang bertanggungjawab kepada Allah dan kepada rakyat. Dan harus selalu berkonsultasi dengan majelis syura dalam melaksanakan tugas
b.    Keputusan majelis syura berdasarkan suara terbanyak. Dengan catatan bahwa suara terbanyak bukan ukuran kebenaran
c.    Kepala negara tidak harus mengikuti pendapat mayoritas majelis syura’. Ia bisa saja mengambil pendapat yang minoritas. Bahkan tidak menghiraukan sama sekali pendapat-pendapat majelis syura. Namun kepala negara harus tetap berada pada pengawasan rakyat.
d.   Untuk jabatan kepala negara, majelis syura atau jabatan penting lainnya, jangan dipilih orang-orang yang mencalonkan diri untuk jabatan tersebut.
e.    Anggota majelis syura tidak dibenarkan terbagi ke dalam kelompok-kelompok atau partai-partai. Jika harus ada partai, hanyalah satu partai, yaitu partai kepala negara.
f.     Badan judikatif atau lembaga peradilan, berada di luar lembaga eksekutif, yang mandiri, sebab ia melaksanakan hukum-hukum Allah, bukan mewakili atau atas nama kepala negara.
4.    Syarat seseorang dapat diangkat menjadi kepala negara adalah : beragama islam, laki-laki, dewasa, sehat fisik dan mental, warga negara yang terbaik, shaleh, dan komitmen yang kuat terhadap islam. Pemilihan kepala negara harus atas persetujuan umat islam dan tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan. Tentang bagaimana pemilihan tersebut dilakukan, islam tidak menetapkan metode tertentu. Mungkin bisa ditempuh dengan berbagai metode dan cara yang sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan umat islam asalkan dengan cara-cara tersebut dapat diketahui siapa yang mendapat kepercayaan rakyat.
5.    Majelis syura terdiri dari warga negara yang beragama islam, dewasa dan laki-laki yang terhitung shaleh serta terlatih untuk menafsirkan dan menerapkan syariah dan menyusun undang-undang yang tidak bertentangan dengan qur’an dan sunnah nabi.
6.    Dalam negara islam terdapat dua kategori kewarganegaraan. Yaitu warganegara yang beragama islam dan warga negara bukan islam (dzimmi).Warga negara yang bukan muslim, mendapatkan perlindungan negara dan dibebaskan dari wajib bela negara. Namun dalam hal kehidupan yang lain di luar hak beribadah, mereka tunduk kepada hukum islam.
Demikian beberapa pokok pikiran kenegaraan Al-Maududi. Baca pula pokok-pokok pikiran kenegaraan tokoh-tokoh berikut :
1.      Afgani, Abduh dan Ridha (salafiyah)
2.      Ali Abd Al-Rasiq
3.      Al-Ikhwan Al-Muslimin
4.      Mohammad Husain Haikal


Diresume dari buku “Islam dan Tatanegara.
Ajaran, Sejarah dan Pemikiran”.
Yang ditulis oleh Munawir Sadjali.



Medan, 8 september 2013 
Suramah
Buka Komentar