Skip to main content

PANDANGAN KENEGARAAN GHAZALI


Abu Hamid al-Ghazali atau Imam Ghazali dilahirkan di kota Thus, wilayah Khurasan, pada 450 H atau 1058 M. Di masanya dunia islam mengalami kemunduran dan kemerosotan kehidupan beragama dan akhlak yang semakin parah. Dalam bidang politik, dualisme makin berkembang. Kekuasaan khalifah hampir hanya sebatas pada bidang spiritual, sementara kekuasaan yang sebenarnya berada pada penguasa-penguasa lokal. Selain itu, telah berkembang mazhab atau aliran. Kondisi pada masa itu, dapat dikatakan sedemikian kacau.
Teori kenegaraan Ghazali dapat dipelajari dari bukunya, Ihya Ulum Al-Din, Kitab Al-Sya’ab Al-Iqtishat Fi Al-I’tiqad dan Al-Tibr Al-Masbuk Fi Nashihah Al-Muluk. Tentang asal mula timbulnya negara, Ia juga mengungkapkan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Menurutnya, manusia tidak mampu hidup sendirian dikarenakan dua faktor, yaitu kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan hidup manusia. Hal ini hanya mungkin dilakukan melalui pergaulan antara laki-laki dan perempuan dan keluarga. Yang kedua adalah saling membantu dalam penyediaan bahan makanan, pakaian dan pendidikan anak.
Menurut Ghazali, untuk memenuhi kebutuhan manusia, diperlukan pembagian tugas (division ofa labour) antara para anggota masyarakat, dan sejumlah industri dan profesi. Empat darinya merupakan industri atau profesi inti bagi tegaknya negara. Yaitu pertanian, pemintalan, pembangunan dan politik. Menurut Ghazali, politiklah yang merupakan profesi yang paling penting dan paling mulia. Menurutnya politik hanya berada satu tingkat di bawah kenabian. Maka mereka yang terlibat dalam profesi itu harus betul-betul memiliki pengetahuan, kemahiran dan kearifan yang memadai dan harus dibebaskan dari tugas dan tanggung jawab yang lain.
Menurut Ghazali, tujuan manusia tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan material dan duniawi saja, namun juga untuk mempersiapkan bekal akhirat melalui pengamalan dan penghayatan ajaran agama secara benar, sedangkan yang demikian itu tidak akan tercapai tanpa keserasian duniawi. Maksudnya adalah bahwa pemanfaatan dunia untuk tujuan ukhrawi hanya mungkin dilakukan jika ada ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan yang merata di dunia. Untuk itu, maka diperlukan pengelola negara yang ditaati, yang membagi tugas kepada warga negaranya.
Bertolak dari itu, Ghazali mengatakan bahwa kewajiban mengangkat seorang kepala negara tidak berdasarkan rasio, tetapi berdasarkan keharusan agama. Menurutnya, agama dan raja ibarat dua anak kembar, agama adalah pondasi sedangkan sultan adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa pondasi akan runtuh dan suatu pondasi tanpa penjaga akan hilang. Keberadaan sultan merupakan keharusan bagi ketertiban dunia, ketertiban dunia adalah keharusan bagi ketertiban agama, dan ketertiban agama merupakan keharusan bagi tercapainya kesejahteraan akhirat nanti. Maka, pengangkatan kepala negara merupakan kewajiban agama.
Menurt Ghazali, kekuasaan seorang kepala negara, sultan atau raja tidak datang dari rakyat, tetapi dari Allah, yang diberikan hanya kepada sejumlah kecil hamba pilihan, dan oleh karenanya kekuasaan kepala negara adalah muqaddas atau suci. Juga kepala negara sebagai bayangan Allah di bumi. Maka wajib bagi rakyat untuk taat melaksanakan semua perintahnya. Dengan kata lain sistem pemerintahan Ghazali dapat dikatakan teokrasi.
Ghazali menuturkan sepuluh syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat diangkat sebagai kepala negara. Yaitu :
1.    Dewasa/ aqil baligh
2.    Otak yang sehat
3.    Merdeka dan bukan budak
4.    Laki-laki
5.    Keturunan Quraisy
6.    Pendengaran dan penglihatan yang sehat
7.    Kekuasaan yang nyata
8.    Hidayah
9.    Ilmu pengetahuan
10.     Dan wara’
Dalam teorinya, Ghazali juga tidak menjelaskan tentang cara pengangkatan kepala negara. Ghazali juga tidak menyinggung tentang bisa atau tidaknya kepala negara digeser dari kekuasaannya.
Baca juga gagasan-gagasan atau konsepsi politik tokoh-tokoh berikut :
1.      Ibnu Abi Rabi’
2.      Farabi
3.      Mawardi
4.      Ibnu Taimiyah
5.      Ibnu Khaldun


Diresume dari buku “Islam dan Tatanegara.
Ajaran, Sejarah dan Pemikiran”.
Yang ditulis oleh Munawir Sadjali.



Medan, 6 september 2013 
Suramah
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar