Skip to main content

PEMERINTAHAN MENURUT IBNU TAIMIYAH


Ibnu Taimiyah bernama lengkap Abu Abbas Ahmad bin Abd al-Halim bin Abd al-Salam Abdullah bin Mohammad bin Taimiyah. Ia lahir di Haran dekat Damaskus, Suria pada tahun 661 H atau 1263 M. Ia hidup pada saat dinasti Abbasyiah telah runtuh di tangan bangsa Tatar. Ia termasuk tokoh pemikir islam yang mendambakan kembali kemurnian ajaran islam sesuai dengan kandungan al-qur’an dan hadist. Dia penentang keras terhadap setiap bentuk khurafat dan bid’ah terhadap agama. Ibnu Taimiyah hidup pada puncak disintregasi politik, dislokasi sosial dan dekadensi akhlak dan moral. Ibnu Taimiyah sendiri hidup di Damaskus di bawah kekuasaan Mamalik.Karya tulis Ibnu Taimiyah dalam bidang politik yang paling penting adalah bukunya yang berjudulAl-Siyasah Al-Syar’iyah Fi Islah Al-Ra’i Wa Al-Ra’iyah.
Teori politik Ibnu Taimiyah didasarkan pada qur’an surah al-nisa ayat 58 dan 59. Menurutnya, ayat 58 itu dimaksudkan bagi para pemimpin agar mereka menyampaikan amanat kepada yang berhak, bertindak adil dalam mengambil keputusan atas sengketa antar masyarakat. Sedangkat ayat 59 ditujukan kepada rakyat agar mereka taat tidak hanya kepada Allah dan Rasul, tapi juga kepada pemimpin mereka, juga melakukan segala perintahnya selama bukan perbuatan yang dilarang agama. Jika terjadi perbedaan pendapat, hendaknya mengembalikan penyelesaian kepada Allah (al-qur’an) dan rasul (hadis).
Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa dalam pengangkatan pembantu baik yang bertugas pada pemerintahan pusat seperti wazir, para panitera, pejabat tinggi lainnya, para hakim, para panglima angkatan dan komandan kesatuan, maupun pejabat daerah, seorang kepala negara harus berusaha mencari orang yang secara objektif betul-betul memiliki kecakapan dan kemampuan untuk jabatan tersebut dan jangan sampai terpengaruh oleh faktor-faktor subjektif seperti hubungan keluarga dan sebagainya.
Selain itu, menurut Ibnu Taimiyah, mengenai pengelolaan kekayaan negara, rakyat tidak dibenarkan menolak membayar kewajiban yang telah ditentukan oleh kepala negara. Selanjutnya kepala negara harus membelanjakan dana itu secara baik sesuai dengan petunjuk al-qur’an dan sunnah dan tidak mempergunakannya sekehendak hawa nafsunya saja. Kepala negara harus membelanjakannya untuk kepentingan rakyat.
Ibnu Taimiyah membagi hukum pidana kepada dua macam. Yang petama hukum pidana yang merupakan hak Allah, seperti hukum terhadap penyamun, pencuri, pelaku zina dan sebagainya, para penguasa harus menegakkan dan melaksanakan hukuman hak Allah itu. Sebab hukuman itu telah jelas digariskan dalam al-qur’an. Yang kedua adalah hukum pidana yang merupakan hak manusia, seperti pembunuhan dan penganiayaan. Meskipun agama telah menentukan cara penyelesaiannya jika pihak yang dirugikan menuntut, tetapi islam mengimbau kepada keluarga korban supaya bersedia memaafkan. Selain itu, Ibnu Taimiyah juga menyinggung hak manusia lainnya seperti hak suami istri, hak masing-masing anggota masyarakat, baik hubungan usaha maupun pergaulan sosial.
Ibnu Taimiyah menguraikan tentang pentingnya musyawarah dan tentang perlu adanya pemerintahan. Menurutnya mendirikan pemerintahan untuk mengelola urusan umat merupakan kewajiban agama yang paling agung, sebab agama tidak akan tegak tanpa pemerintahan. Sama dengan Ghazali, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa adanya kepala negara juga untuk menjamin berlakunya segala perintah dan hukum Allah. Ia juga mengatakan bahwa kepala negara adalah bayangan Allah di bumi dengan kekuasaan dan kewenangan memerintah yang bersumber dari Tuhan. Bahkan yang lebih ekstrim menurutnya kepala negara yang zhalim itu lebih baik bagi rakyat dari pada mereka harus hidup tanpa kepala negara. Ibnu Taimiyah juga mendambakan kehidupan yang adil sedemikian kuat. Baginya kepala negara yang adil meskipun kafir adalah lebih baik dari pada kepala negara yang tidak adil meskipun islam.
Baca juga gagasan-gagasan atau konsepsi politik tokoh-tokoh berikut :
1.      Ibnu Abi Rabi’
2.      Farabi
3.      Mawardi
4.      Ghazali
5.      Ibnu Khaldun

Diresume dari buku “Islam dan Tatanegara.
Ajaran, Sejarah dan Pemikiran”.
Yang ditulis oleh Munawir Sadjali.



Medan, 6 september 2013 
Suramah
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar