Skip to main content

PEMIKIRAN POLITIK ISLAM KONTEMPORER


Berakhirnya masa kekuasaan dinasti Abbasyiah di Baghdad pada pertengahan abad XII M, menandakan berakhirnya lembaga khalifah yang mencerminkan kepemiminan pusat dan tunggal bagi seluruh dunia islam. Pada abad XVI M dari sekian banyak kerajaan dan kesultanan islam muncullah tiga kerajaan besar, yakni Ustmaniyah (sunni), yang meliputi wilayah Timur Tengah dan bagian timur Benua Eropa, Safawi (syiah) di Persia, dan Mughal (sunni) di anak benua India. Setelah itu, maka bermunculanlah pemikir-pemikir politik islam kontemporer pada abab XIX M. Kemunculannya ini, dilatarbelakangi oleh tiga sebab. Yaitu :
1.    Kemunduran dan kerapuhan dunia islam yang disebabkan oleh faktor-faktor internal, yang kemudian mengakibatkan munculnya gerakan pembaharuan dan pemurnian
2.    Dominasi atau penjajahan negara-negara barat terhadap wilayah islam. Yang mengakibatkan rusaknya hubungan antara islam dan barat, serta berkembangnya permusuhan dan sikap anti barat
3.    Keunggulan barat dalam bidang ilmu, teknologi dan organisasi
Tiga hal itu sangat mewarnai orientasi umum para pemikir politik islam pada zaman baru itu, dan hal itu pula yang mengakibatkan adanya keanekaragaman aliran pikiran mereka. Diantaranya :
A.    AFGANI, ABDUH DAN RIDHA
Antara Afgani, Abduh dan Ridha sesungguhnya memiliki alam pikiran yang hampir sama, yaitu yang terkenal dengan aliran pikiran keagamaan islam yakni salafiyah. Dan bahwa hubungan diantara mereka adalah hubungan antara guru dan murid, di mana Ridha berguru kepada Abduh dan Abduh berguru kepada Afgani. Namun, diantara ketiganya juga terdapat perbedaan pemikiran terkait dengan aliran pikiran salafiyah yang melatarbelakangi pikiran mereka tentang sebuah negara atau politik.
·      Sayid Jamal Al-Din Al-Afgani
Salafiyah dari Afgani terdiri dari tiga komponen utama, yaitu :
1.    Keyakinan bahwa kejayaan kembali islam hanya mungkin terwujud jika umat islam kembali kepada ajaran islam yang masih murni dan meneladani pola hidup para sahabat Nabi, khususnya Al-Khulafa Al-Rasyidin.
2.    Perlawanan terhadap kolonialisme dan dominasi barat, baik politik, ekonomi maupun kebudayaan.
3.    Pengakuan terhadap keunggulan barat dalam bidang ilmu, dan teknologi. Karenanya umat islam harus belajar dari barat dan secara selektif dan kritis memanfaatkan ilmu dan teknologi barat itu untuk kejayaan kembali dunia islam.
Sesungguhnya gerakan salafiyah telah muncul sebelum periode Afgani, bahkan ketika masa Ibnu Taimiyah juga telah ada gerakan ini, begitu pun pada masa Syeikh Muhammad Abdul Wahab pada abad XVIII M. Namun aliran salafiyah sebelum Afgani hanya terdiri dari satu unsur saja, yaitu komponen pertama.
Menurut Afgani, dalam rangka pemurnian agama, ia menganjurkan pembentukan suatu ikatan politik yang mempersatukan umat islam yang disebut sebagai Jami’ah Islamiyah atau lebih dikenal dengan istilah Pan-Islamisme. Menurut Afgani, asosiasi itu harus meliputi seluruh umat islam dari segala penjuru dunia islam. Namun, kemandirian setiap negara anggota tetap diakui dan dihormati. Sementara kedudukan para kepala negara, apa pun gelarnya tetap sama dan sederajat antara satu dengan yang lain.
Terkait dengan reformasi dan pembaharuan politik oleh salafiyah, yang hendak mewujudkan pelaksanaan ajaran islam tentang musyawarah melalui dewan konstitusi, dan badan perwakilan rakyat, pembatasan kekuasaan dan wewenang pemerintah serta pengerahan kekuatan dan potensi rakyat untuk mendukung reformasi politik sekaligus membebaskan dunia islam dari penjajahan dan dominasi Barat, menurut Afgani, cara yang terbaik untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut adalah melalui revolusi berdasarkan atas kekuatan rakyat.
·      Muhammad Abduh
Sama seperti Afgani, Muhammad Abduh juga menghendaki adanya Jami’ah Islamiyah. Jika Afgani menghendaki reformasi dan pembaharuan politik dilakukan dengan revolusi, maka tidak demikian menurut Abduh. Menurutnya, sasaran-sasaran tersebut harus dilakukan dengan evolusi dan bertahap. Selain itu juga harus diikuti oleh pembaharuan dalam bidang pendidikan.
Muhammad Abduh, dalam hubungan mengelolah negara ia mengatakan tidak ada salahnya umat islam meniru barat jika tidak secara jelas dilarang oleh quran dan sunnah Nabi. Abduh juga mengatakan bahwa islam tidak mengenal adanya kekuasaan agama. Menurutnya, dalam islam sesungguhnya tidak terdapat kekuasaan keagamaan selain kewenangan untuk memberikan peringatan secara baik, mengajak orang lain ke arah kebaikan dan menariknya dari keburukan. Berbeda dengan kebanyakan pemikir politik islam zaman klasik dan pertengahan, menurut Abduh, khalifah atau kepala negara adalah seorang penguasa sipil yang pengangkatan dan pemberhentiannya merupakan hak manusia atau rakyat dan bukan hak Tuhan. Ia bertanggungjawab kepada rakyat. Rakyat adalah pemilik kekuasaan yang sesungguhnya. Kepala negara bukanlah wakil atau bayangan Allah di bumi. Menurutnya kepala negara tidak memiliki kekuasaan keagamaan, maka lembaga di bawahnya juga tak memiliki kekuasaan keagamaan termasuk lembaga fatwa dan jabatan mufti. Mereka dapat memberikan opini hukum atau fatwa tetapi tidak dapat dipaksakan. Pandangan politik Abduh ini merupakan salah satu faktor yang mendorong sahabat dan murid Abduh cenderung ke paham nasionalisme dan sekulerisme.
·      Muhammad Rasyid Ridha
Sama halnya dengan Afgani dan Abduh, Ridha juga menghendaki adanya Jami’ah Islamiyah. Hanya saja ia mengatakan bahwa asosiasi itu haruslah lembaga Ustmaniyah murni di bawah pimpinan Sultan Abdul Hamid II yang mempersatukan semua umat islam. Tampak di sini bahwa Ridha berusaha mempertahankan lembaga khalifah dan kepercayaannya kepada Pemerintah Ustmaniyah.
Berbeda dengan pemikir-pemikir politik islam zaman klasik dan pertengahan tentang siapa yang disebut Ahl Al-Halli Wa Al-Aqdi (yang berwenang memilih imam), Ridha lebih maju tentang hal itu. Bagi Ridha, mereka itu tidak hanya terdiri dari ulama dan ahli agama yang sudah mencapai tingkat mujtahid saja, namun juga termasuk pemuka masyarakat di berbagai bidang, baik perdagangan, perindustrian dan sebagainya. Ridha juga mengatakan bahwa mereka harus memiliki dua syarat yaitu berilmu dan mampu berijtihad.
Ridha juga mengemukakan peranan dan tanggung jawab Ahl Al-Halli Wa Al-Aqdi yang tidak terbatas pada pemilihan atau pengangkatan khalifah. Tetapi juga berperan mengawasi jalannya pemerintahan dan harus menghalangi dari berbuat penyelewengan bila perlu dengan kekerasan sekalipun.
Walau Ridha memiliki kemajuan berpikir tentang Ahl Al-Halli Wa Al-Aqdi, tetapi ia juga tidak merumuskan tentang bagaimana cara pengangkatan Ahl Al-Halli Wa Al-Aqdi, dipilih oleh rakyat dan dari kalangan rakyat atau khalifah yang menunjuknya.
Baca juga artikel sebelumnya, pemikiran politik islam zaman klasik dan pertengahan. Dan beberapa gagasan kenegaraan tokoh-tokoh berikut :
1.      Ali Abd Al-Rasiq
2.      Al-Ikhwan Al-Muslimin
3.      Maududi
4.      Mohammad Husain Haikal


Diresume dari buku “Islam dan Tatanegara.
Ajaran, Sejarah dan Pemikiran”.
Yang ditulis oleh Munawir Sadjali.



Medan, 8september 2013 
Suramah
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar