Skip to main content

Pemikiran Politik Islam Pada Zaman Klasik Dan Pertengahan


Dalam masa pemerintahan dinasti Abbasyiah, turut berkembang ilmu pengetahuan di kalangan umat islam. Bahkan, dinasti Abbasyiah saat itu juga tertarik pada pengetahuan-pengetahuan filsafat Yunani. Selain itu, dinasti Abbasyiah juga memerintahkan melengkapi perpustakaan dengan buku-buku asing di samping buku-buku islam, serta membeli karya-karya tulis Yunani yang kemudian disalin ke dalam bahasa Arab.
Pemikiran Politik Islam Pada Zaman Klasik Dan Pertengahan

Dengan demikian perkenalan para ilmuwan islam dengan alam pikiran Yunani makin meluas dan mendalam. Maka lahirlah sejumlah pemikir-pemikir islam yang mengemukakan gagasan atau konsepsi politiknya melalui karya tulis. Pemikiran mereka ini kiranya dapatlah mewakili pemikiran politik di dunia islam pada zaman klasik dan zaman pertengahan. Yaitu :

IBNU ABI RABI’

Alur pemikiran Ibnu Abi Rabi’ tentang tata negara dapat dilihat dari karangannya yang berjudul Suluk Al-Malik fi Tadbir Al-Mamalik (Perilaku Raja dalam Pengelolaan Kerajaan-Kerajaan). Buku tersebut dipersembahkannya kepada Mu’tashim, Khalifah Abbasyiah ke delapan yang memerintah pada abad IX Masehi. Maka, dapatlah diketahui-dengan ditulisnya buku tersebut yang diperuntukkan bagi khalifah yang berkuasa pada saat itu-bahwa Ibnu Abi Rabi’ tidaklah akan mempertanyakan keabsahan sistem monarki turun-temurun Abbasyiah, dan sebaliknya ia bahkan mendukungnya.

Teori tumbuhnya negara yang dikemukakan Ibnu Abi Rabi’ tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan Plato. Sebagaimana Plato, Ibnu Abi Rabi’ berpendapat bahwa manusia, orang-seorang, tidak mungkin dapat mencukupi kebutuhan alamiahnya sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga membuat manusia akan saling memerlukan. Hal ini mendorong mereka saling membantu dan berkumpul serta menetap di satu tempat (kota-kota). Menurut Ibnu Abi Rabi’, hal yang tidak dapat ditinggalkan dalam hidup manusia dan memerlukan bantuan orang lain dalam pengadaannya adalah seperti pakaian, tampat tinggal, reproduksi, dan pelayanan kesehatan. Setiap manusia akan memerlukan berbagai keahlian, ilmu dan keterampilan dari banyak orang.

Plato mengatakan bahwa kebutuhan manusia yang terpenting adalah pangan, tempat tinggal dan pakaian (pangan, sandang dan papan). Kerjasama untuk mengadakan segala kebutuhan tersebut, berakibat timbulnya semacam pembagian tugas diantara anggota masyarakat. Jika jumlah penduduk semakin meningkat dan terjadi benturan antar banyaknya penduduk, maka diperlukan kelompok bersenjata yang terlatih, pemimpin yang berwibawa yang mampu menyelesaikan sengketa antar warganya dan menghalau serangan dan ancaman dari luar. Demikianlah sekilas tentang asal mula tumbuhnya negara menurut Ibnu Abi Rabi’ yang terpengaruh oleh gagasan Plato.

Walaupun pendapat Ibnu Abi Rabi’ tentang asal mula tumbuhnya negara serupa dengan pendapat Plato maupun Aristoteles yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, dan bahwa manusia tidak dapat hidup di luar masyarakat, namun Ibnu Abi Rabi’ menambahkan tiga poin tentang permulaan timbulnya negara yang dipengaruhi oleh akidah islam, yaitu :

1. Kecenderungan manusia untuk berkumpul dan bermasyarakat adalah watak yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia

2. Tuhan telah meletakkan peraturan dalam al-qur’an tentang hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat sebagai rujukan yang harus dipatuhi.

3. Allah juga mengangkat penguasa yang bertugas menjaga berlakunya peraturan-peraturan Tuhan dan mengelola masyarakat berdasarkan petunjuk Ilahi.

Menurut Ibnu Abi Rabi’ bentuk pemerintahan yang terbaik adalah monarki (kerajaan di bawah pimpinan tunggal dan turun-temurun). Ia menolak bentuk lain, seperti aristokrasi (pemerintahan di tangan sekelompok orang-orang pilihan atas dasar keturunan atau kedudukan), oligarki (pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok kecil orang kaya), demokrasi (negara diperintah oleh seluruh warna negara), demagogi (negara yang warganya memanfaatkan hak-hak politiknya yang diberikan oleh demokrasi secara tidak bertanggung jawab dan menimbulkan anarki).

Alasan Ibnu Abi Rabi’ memilih monarki sebagai bentuk pemerintahan terbaik adalah karena keyakinannya bahwa dengan banyak kepala, maka politik negara akan terus kacau dan sukar membina persatuan.
Aristoteles juga berpendirian bahwa monarki adalah bentuk pemerintahan yang terbaik. Dengan alasan bahwa seorang raja “memiliki segala keuatamaan” yang serba lebih dari para warga negara lainnya. Ia tidak dapat dianggap sebagai bagian dari negara dan tidak harus tunduk kepada negara. Bahkan raja merupakan hukum, sumber dan pelaksana hukum. Kerena serba lebih dalam segala keutamaan dan kemampuan politik, raja berhak memaksakan pandangan dan perintahnya tanpa merusak keserasian hubungan dengan negara selama kebijaksanaannya tetap untuk kepentingan negara.

Berbeda dengan Aristoteles, Ibnu Abi Rabi’ yang dipengaruhi oleh keyakinan agama dan loyalitasnya terhadap dinasti Abbasyiah, berpandangan bahwa Allah telah memberikan keistimewaan dengan segala keutamaan kepada raja. Allah telah memperkokoh kedudukan mereka di bumi, dan mempercayakan hamba-hambaNya kepada mereka. Kemudian Allah mewajibkan para ulama untuk menghormati, mengagungkan dan taat kepada perintah mereka. Seperti yang termaktub dalam surah al-an’am : 165 dan an-nisa : 59.

Secara tidak langsung Ibnu Abi Rabi’ berpandangan bahwa kekuasaan raja merupakan mandat dari Tuhan yang telah memberikan kedudukan istimewa, keunggulan dan keutamaan bagi mereka.

Adapun syarat yang harus dimiliki oleh seorang raja menurut Ibnu Abi Rabi’ adalah :

1. Harus anggota dari keluarga raja, dan mempunyai hubungan nasab yang dekat dengan raja
2. Aspirasi yang luhur
3. Pandangan yang mantap dan kokoh
4. Ketahanan menghadapi kesukaran
5. Kekayaan yang besar
6. Pembantu-pembantu yang setia

Yang menarik di sini adalah bahwa Ibnu Abi Rabi’ tidak mencantumkan keturunan Quraisy sebagai salah satu syarat untuk dapat menduduki jabatan khalifah atau kepala negara sebagaimana kebanyakan pemikir politik islam.

Baca juga artikel sebelumnya, Kepemimpinan Pasca KhulafaAl-Rasyidin. Serta gagasan dan konsepsi politik dari :

1. Farabi
2. Mawardi
3. Ghazali
4. Ibnu Taimiyah
5. Ibnu Khaldun

Diresume dari buku “Islam dan Tatanegara.
Ajaran, Sejarah dan Pemikiran”. 
Yang ditulis oleh Munawir Sadjali.

Medan, 6 september 2013 
Suramah
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar