Skip to main content

PEMIKIRAN TENTANG ISLAM DAN TATA NEGARA DI INDONESIA


Sejak zaman penjajahan, partai-partai islam banyak bermunculan. Namun, meskipun memakai syiar, simbol atau slogan islam, perhatian partai-partai islam tersebut masih terpusat pada perjuangan pembebasan Indonesia dari penjajahan Belanda layaknya partai nasionalis lainnya. Beberapa partai islam bahkan tidak berarti menginginkan agar pola politik Indonesia merdeka nanti didasarkan atas islam, seperti PSII. PSII hendak memperjuangkan diterapkannya sistem demokrasi di mana kedaulatan di tangan rakyat, dengan Pemerintah bertanggungjawab kepada rakyat, karena sistem demokrasi yang demikian itu (menurut PSII) sesuai dengan ajaran islam.
Partai Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) pun baik dari anggaran dasar, program aksi, maupun manifesto politik dapat disimpulkan bahwa partai ini menerima prinsip kedaulatan rakyat dan sistem demokrasi sesuai dengan ajaran islam.
Salah satu tokoh politik islam yang berasal dari partai Masyumi, yaitu M. Natsir banyak mewarnai pandangan dan sikap partai, termasuk pikiran tentang tata negara. Menurut Natsir, Islam mengandung peraturan-peraturan atau hukum kenegaraan, termasuk hukum perdata dan hukum pidana. Pelaksanaan hukum tersebut tentu memerlukan pemerintah atau penguasa, maka adanya pemerintah adalah sebuah keharusan. Adapun tentang sistem pemerintahan, umat islam bebas memilih mana yang paling sesuai asalkan tidak bertentangan dengan hukum-hukum islam. Natsir membenarkan bahwa islam memang bersifat demokratis. Namun ia mengatakan bahwa dalam hal permusyawaratan, hanya terbatas pada hal-hal yang belum ditetapkan hukumnya. Hukum islam yang telah ada, tidak perlu dikukuhkan lagi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan kata lain, Natsir dapat menerima sistem pemerintahan kerakyatan tetapi dengan menjujung tinggi prinsip supremasi hukum islam atau syariah.
Natsir menjamin bahwa dalam satu negara yang berdasarkan islam, umat dari agama-agama lain mendapat kemerdekaan beragama dengan luas. Dengan berlakunya undang-undang islam, agama mereka tidak akan terganggu, tidak akan rusak dan tidak akan kurang suatu pun. Namun, Natsir belum menyatakan pendapatnya tentang ada atau tidaknya persamaan hak dan kewajiban, khususnya dalam bidang politik antara umat islam dan umat dari agama bukan islam, layaknya Maududi yang membagi warganegara menjadi 2 kategori dengan hak dan kewajiban yang berbeda.
Terhadap dasar negara, Natsir pada prinsipnya tidak mempertentangkan pancasila sebagai dasar negara. Ia melihat bahwa di dalam pancasila tercermin dari sebagian yang ada pada sisi al-qur’an. Tetapi bukan berarti bahwa pancasila sudah identik atau meliputi semua ajaran islam. Namun, dalam sidang Konstituante di Bandung tahun 1957 Natsir menolak Pancasila sebagai dasar negara. Perubahan pendirian Natsir ini oleh sebagian pengamat disebabkan oleh penafsiran yang berbeda tentang pancasila oleh sebagian anggota Konstituante yang berpahamkan sekuler.
Pendirian tiga partai islam yang lain – PSII, NU dan Pert – terhadap pancasila adalah sama dengan Masyumi. Namun, ketiga partai itu juga memiliki sikap yang sama berkaitan dengan penolakan pancasila sebagai dasar negara pada saat sidang Konstituante tersebut di atas dengan alasan berbeda-beda.
Pada masa orde baru, penafsiran baku tentang pancasila telah menjadi jelas. Presiden Seoharto pada saat menyampaikan pidato tahunan di depan DPR-RI pada tanggal 16 agustus 1986 menyatakan bahwa negara Indonesia yang berdasarkan pancasila itu bukanlah negara agama, tetapi bukan pula negara sekuler. Pemerintah orde baru juga banyak mengambil langkah untuk melibatkan agama dalam pembangunan nasional. Misalnya telah diundangkan UU no 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman, diundangkannya UU no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, pembentukan proyek kompilasi hukum islam tahun 1985, diundangkannya UU no 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional yang mengakui pendidikan agama sebagai subsistem dari sistem pendidikan nasional, kemudian pada tahun 1975 dibentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lain-lain.
Baca pula artikel sebelumnya, pemikiran politik islam kontemporer. Dan artikel sesudahnya, uraian singkat pandangan politik Syi’ah.


Diresume dari buku “Islam dan Tatanegara.
Ajaran, Sejarah dan Pemikiran”.
Yang ditulis oleh Munawir Sadjali.



Medan, 26 september 2013 
Suramah
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar