TEORI ASHOBIYAH IBNU KHALDUN

TEORI ASHOBIYAH IBNU KHALDUN


Ibnu Khaldun bernama asli Abd al-Rahman bin Muhammad bin Mohammad bin Hasan bin Jabir bin Mohammad bin Ibrahim bin Abd al-Rahman bin Khaldun. Ia lahir di Tunisia, Afrika Utara pada 732 H atau 1332 M dari keluarga pendatang dari Andalusia, Spanyol Selatan yang pindah ke Tunisia pada pertengahan abad VII H. di masa hidupnya, ia sering berpindah jabatan dan sering bergeser loyalitas dari satu dinasti ke dinasti yang lain, atau dari seorang penguasa ke panguasa lainnya dari dinasti yang sama. Karya Ibnu Khaldun diantaranya adalah, bukunya yang berjudul Al-Ibar, sebanyak tujuh jilid. Selain itu, ada juga Al-Ta’rif.
Sama dengan pemikir-pemikir sebelumnya Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwasannya terbentuknya sebuah negara adalah karena kenyataan bahwa manusia adalah makhluk “politik” atau makhluk sosial yang tidak mampu hidup tanpa kerjasama antara satu dengan yang lainnya.
Menurut Ibnu Khaldun, jabatan raja adalah suatu lembaga yang alami bagi kehidupan bernegara. Untuk menjaga hubungan antara raja dan rakyatnya harus didasarkan atas peraturan-peraturan dan kebijaksanaan tertentu yang harus ditaati oleh semua pihak. Peraturan tersebut dapat merupakan rekayasa para cendikiawan negeri itu, tetapi dapat pula bersumberkan ajaran agama yang diturunkan oleh Allah melalui nabiNya. Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa sumber ajaran agama adalah yang lebih baik.
Adapun syarat untuk menduduki jabatan kepala negara, khalifah atau imam itu, menurut Ibnu Khaldun, harus dipilih oleh Ahl al-Halli wa al-Aqdi. Di samping syarat-syarat lain, yakni : berpengetahuan luas, adil, mampu, sehat badan serta utuh semua panca inderanya dan dari keturunan Quraisy.
Dalam teorinya, sama dengan Farabi ia mengatakan bahwa keanekaragaman keadaan fisik, watak, mental dan perilaku yang disebabkan oleh faktor geografi, iklim, cuaca juga berbagai macam makanan mempunyai pengaruh pada pembentukan watak, kepribadian dan jiwa manusia, yang pada gilirannya akan mewarnai orientasi dan perilaku sosial dan politik masyarakat. Hal ini pula yang menjadi argumen bahwa pelaksanaan ajaran dan hukum islam yang universal dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain disebabkan perbedaan lingkungan, kondisi, adat istiadat dan tradisi.

ASHOBIYAH
            Satu pemikiran original dari Ibnu Khaldun, ia mengemukakan teorinya tentang ashobiyah dan peranannya dalam pembentukan negara, kejayaan dan keruntuhannya. Ashobiyah dapat diartikan sebagai solidaritas kelompok. Menurut Ibnu Khaldun semua orang memiliki kebanggaan akan keturunanya yang menjadi watak alami manusia. Itulah yang melahirkan semangat saling membantu, dan tidak rela jika saudaranya mendapat perlakuan yang tidak adil. Dan adanya hasrat untuk melindungi pihak yang terancam itu.
            Ibnu Khaldun menyimpulkan teori ashobiyah sebagai berikut :
1.    Solidaritas kelompok itu terdapat dalam watak manusia.
2.    Adanya solidaritas kelompok yang kuat merupakan keharusan bagi terbangunnya dinasti atau negara yang besar
3.    Seorang kepala negara harus memiliki wibawa dan kekuatan yang memadai. Maka ia memerlukan loyalitas dan solidaritas kelompoknya.
4.    Banyak dinasti atau negara besar yang berkuasa berkat adanya superioritas atau keunggulan yang tercapai karena adanya solidaritas kelompok yang kuat.
Menurut Ibnu Khaldun, dakwah agama tidak akan berhasil tanpa dukungan solidaritas kelompok sesuai dengan hadist Nabi yang mengatakan “Tuhan tidak mengutus soerang nabi yang tidak mendapatkan perlindungan dari rakyatnya”. Dari hal ini, ia mengatakan bahwa agama saja tidak dapat ditegakkan tanpa solidaritas kelompok. Sejarah membuktikan kebenaran pengamatan Ibnu Khaldun itu misalnya gerakan pembaharuan agama Syaikh Mohammad bin Abdul Wahab di semenanjung Arabia yang lebih dikenal dengan gerakan Wahabi, baru berhasil berkembang luar biasa setelah bersekutu dengan keluarga Saudi.
Terkait dengan syarat yang menjadi kepala negara harus berasal dari suku Quraisy, Ibnu Khaldun mengadakan rasionalisasi. Berdasarkan teori ashobiyah ia mengakui bahwa orang Quraisy adalah yang paling terkemuka dan paling kuat solidaritas kelompoknya. Namun, ia mengatakan bahwa hadist Nabi yang mengatakan bahwa kepemimpinan dunia islam dipercayakan kepada suku Quraisy tidaklah diartikan bahwa kepemimpinan umat islam adalah monopoli suku Quraisy. Petunjuk Nabi tersebut juga didukung oleh kenyataan bahwa solidaritas mereka adalah yang paling kuat dan dominan. Namun menurut Ibnu Khaldun, jika suku Quraisy tidak lagi merupakan suku yang paling berwibawa dan solidaritas kelompoknya tak lagi dominan, maka kepemimpinan dapat berpindah ke kelompok atau suku yang lain yang memiliki solidaritas yang lebih kuat.
Baca juga beberapa gagasan atau konsepsi politik dari tokoh-tokoh di bawah ini :
1.      Ibnu Abi Rabi’
2.      Farabi
3.      Mawardi
4.      Ghazali
5.      Ibnu Taimiyah

KESIMPULAN
            Dari beberapa buah pikiran tokoh-tokoh islam tersebut berkaitan dengan tata negara atau politik pada masa klasik dan pertengahan dapat disimppulkan bahwa :
1.    Semua pemikir tersebut memberikan sumbangan pemikiran bertolak pada realitas sistem monarki yang ada kecuali Farabi. Ia mencoba mengadakan idealisasi tentang segi-segi dan perangkat kehidupan negaranya. Pemikirannya itu dihiasi oleh alam pemikiran Yunani. Namun, konsep negara yang demikian idealis dan utopian sama seperti “Negara sempurna” Plato sangatlah sulit untuk diwujudkan.
2.    Teori asal mula berdirinya negara oleh enam pemikir islam tersebut mirip satu sama lain, yang tampak dipengaruhi oleh alam pikiran Yunani dengan diwarnai oleh pengaruh aqidah islam. Namun mereka berbeda pendapat tentang siapa yang harus menjadi kepala negara, cara pengangkatannya dan hubungan antara kepala negara dan rakyat.
3.    Ibnu khaldun mengakui bahwa lebih baik mempergunakan hukum agama dari pada hukum hasil rekayasa manusia. Namun ia juga mengakui bahwa dalam menjalankan kehidupan bernegara juga dapat menggunakan hukum hasil rekayasa manusia
4.    Ibnu Taimiyah sangat mendambakan keadilan sedemikan rupa. Sehingga ia menyetujui bahwa kepala negara yang adil meskipun tidak beragama islam adalah lebih baik dari pada kepala negara yang tidak adil meskipun beragama islam.

Perlu dibaca juga artikel sesudahnya pemikiran politik islam kontemporer.


Diresume dari buku “Islam dan Tatanegara.
Ajaran, Sejarah dan Pemikiran”.
Yang ditulis oleh Munawir Sadjali.



Medan, 6 september 2013 
Suramah
Buka Komentar