Teori Kontrak Sosial MAWARDI

Teori Kontrak Sosial MAWARDI


Mawardi bernama lengkap Abu Hasan Ali bin Habib al-Mawardi. Hidup antara tahun 364-450 H atau 975-1059 M. Ia hidup pada masa Khalifah Qadir. Situasi politik pada saat itu tidak lah lebih baik dari masa ketika Farabi hidup, bahkan lebih parah. Kedudukan khalifah mulai melemah dan harus berbagi kekuasaan dengan panglima-panglimanya yang berkebangsaan Turki dan Persia. Selain itu, mulai terdengar tuntutan agar jabatan khalifah dapat diisi oleh orang bukan Arab dan tidak dari suku Quraisy. Dan Mawardi adalah termasuk orang yang menentang tuntutan itu.
Bukunya yang paling terkenal adalah Adab Ad-Duniya Wa Al-Din (tata krama kehidupan duniawi dan agamawi). Selain itu, ada pula Al-Ahkam Al-Sulthaniyah (peraturan kerajaan/ pemerintahan) serta Qawanin al-Wuzarah, Siyasah Al-Malik(ketentuan kewaziran, politik raja). Dari buku-buku ini, akan diperoleh pokok-pokok kenegaraan yang umum.
Sama halnya dengan Plato, Aristoteles dan Ibnu Abi Rabi’, Mawardi juga berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial. Tetapi Mawardi menambahkan unsur agama dalam teorinya. Menurutnya, adalah Allah menciptakan manusia supaya tidak sanggup memenuhi kebutuhannya masing-masing, tanpa bantuan orang lain. Namun, Allah juga membekali manusia dengan otak yang akan menuntunnya berprilaku tertentu dan bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Selain itu, Mawardi juga berpendapat bahwa perbedaan bakat, pembawaan dan kemampuan antar manusialah yang mendorong mereka untuk saling membantu. Semua itu, mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu hingga sepakat untuk mendirikan negara.
Menurut Mawardi, sebuah negara memerlukan enam sendi utama. Yaitu :
1.    Agama yang dihayati
2.    Penguasa yang berwibawa
3.    Keadilan yang menyeluruh
4.    Keamanan yang merata
5.    Kesuburan tanah yang berkesinambungan
6.    Dan harapan kelangsungan hidup
Pada masa Mawardi, ia hanya menawarkan saran-saran perbaikan dan reformasi dan mempertahankan status quo. Menurutnya, khalifah harus tetap orang berbangsa Arab dari suku Quraisy. Dan bahwa wazir tafwidh (pembantu utama khalifah dan penyusun kebijaksanaan) harus berbangsa Arab, namun perlu ditegaskan persyaratan bagi pengisian jabatan yang penting tersebut.
Menurut Mawardi, Allah mengangkat untuk umatnya pemimpin sebagai pengganti (khalifah) nabi untuk mengamanahkan agama dengan disertai mandat politik. Dengan demikian seorang imam (khalifah, raja, sultan atau kepala negara) adalah pemimpin agama sekaligus pemimpin politik.
Pemilihan kepala negara oleh Mawardi dilakukan dengan terlebih dahulu memenuhi dua hal. Pertama Ahl Al-Ikhtiar atau mereka yang berwenang untuk memilih imam bagi umat. Mereka harus memiliki syarat :
1.    Memiliki sikap adil
2.    Memiliki ilmu yang memungkinkan mereka mengetahui siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi imam
3.    Memiliki kearifan dan wawasan yang memungkinkan mereka memilih siapa yang paling tepat menjadi imam
Hal yang kedua adalah Ahl Al-Imamah atau mereka yang berhak mengisi jabatan imam. Mereka harus memiliki 7 syarat, yaitu :
1.    Sikap adil dengan segala persyaratannya
2.    Pengetahuan yang memadai untuk berijtihad
3.    Sehat pendengaran, penglihatan dan lisannya
4.    Utuh anggota tubuhnya
5.    Wawasan yang memadai untuk mengatur rakyat dan kepentingan umum
6.    Keberanian melindungi rakyat
7.    Keturunan Quraisy
Kemudian terdapat dua cara pengangkatan imam. Pertama dengan cara pemilihan oleh Ahl Al-‘aqdi wa al-Hilli itulah yang juga disebut Ahl Al-Ikhtiar. Kedua penunjukan atau wasiat oleh imam sebelumnya. Sudut kelemahan dari teori Mawardi yang ini adalah, ia tidak menjelaskan bagaimana Ahl Al-‘aqdi wa al-Hilliatau Ahl Al-Ikhtiar itu diangkat, dari kalangan mana, dan berdasarkan kualifikasi pribadi atau kelompok.
Mawardi adalah satu-satunya pemikir politik islam zaman klasik dan pertengahan yang mengemukakan bahwa jabatan khalifah atau kepala negera dapat digeser jika seorang khalifah itu telah menyimpang dari keadilan, kehilangan panca indera atau organ lainnya, atau kehilangan kebebasan bertindak karena dikuasai oleh orang-orang dekatnya. Tetapi Mawardi tidak menjelaskan bagaimana mekanisme penyingkiran imam kemudian siapa yang melakukan penyingkiran itu.

TEORI KONTRAK SOSIAL
            Mawardi mengungkapkan adanya teori kontrak sosial antara Ahl al-Aqdi wa Al-Hilli atau Ahl al-Ikhtiar (yang berwenang untuk memilih imam bagi umat) dan imam (kepala negara). Menurutnya hubungan antara keduanya adalah hubungan antara dua peserta kontrak sosial sukarela yang melahirkan hak dan kewajiban bagi keduanya atas dasar timbal balik. Sehingga menurut Mawardi, seorang imam selain berhak untuk ditaati oleh umat dan untuk menuntut loyalitas penuh dari mereka, ia juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya, seperti memberikan perlindungan dan mengelolah kepentingan rakyatnya. Yang menarik dari hal ini adalah bahwa Mawardi mengungkapkan teori kontrak sosial pada abad XI, dan baru pada abad XVI bermunculan teori kontrak sosial di Eropa.
            Baca juga gagasan-gagasan atau konsepsi politik tokoh-tokoh di bawah ini :
1.      Ibnu Abi Rabi’
2.      Farabi
3.      Ghazali
4.      Ibnu Taimiyah
5.      Ibnu Khaldun


Diresume dari buku “Islam dan Tatanegara.
Ajaran, Sejarah dan Pemikiran”.
Yang ditulis oleh Munawir Sadjali.



Medan, 6 september 2013 
Suramah
Buka Komentar