TURKI

TURKI


          UUD baru Turki pada 1924 pasal 1 menegaskan bahwa Turki adalah 1. Republik, 2. Nasionalis, 3.Kerakyatan, 4.Kenegaraan, 5. Sekularis dan 6.Revolusionis. Pasal 3 menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan bangsa, dan pasal 88 menyebutkan bahwa semua warga negara Turki tanpa membedakan agama dan suku disebut bangsa. Sebagai konsekuensi dari sekularisasi, Turki memiliki beberapa undang-undang yang dalam hubungannya ingin memisahkan agama dari negara. Sebagai contoh, undang-undang “penyatuan pendidikan” pada tahun 1924 yang berujung pada penghapusan pelajaran agama di sekolah-sekolah hingga tahun 1948.
          Dalam sejarahnya, politik sekularisasi yang dipelopori oleh Mustafa Kemal di Turki yang hampir seluruh penduduknya beragama islam, mengalami kesulitan dan tidak pula mampu mempertahankan keutuhannya. Sepeninggal Mustafa Kemal, pemimpin-pemimpin Turki terpaksa mengambil berbagai kebijakan politik yang bersifat korektif terhadap tindakan yang berasal dari paham sekularis. Pada tahun 1946 terjadi perubahan-perubahan yang cukup mendasar dalam sikap pemerintah terhadap islam. Satu persatu diambil kebijakan politik yang menggambarkan semangat keislaman rakyat Turki.
Baca juga sistem politik negara-negara berikut :
1.     Arab Saudi
2.     Maroko
3.     Jordania
4.     Mesir dan sejumlah Republik Arab
5.     Dan Pakistan

Diresume dari buku “Islam dan Tatanegara.
Ajaran, Sejarah dan Pemikiran”.
Yang ditulis oleh Munawir Sadjali.

Medan, 27 september 2013 
Suramah
Buka Komentar