Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hukum Bisnis Di Indonesia

Pengertian Hukum Bisnis

Istilah “hukum bisnis” sebagai terjemahan dan istilah “business law” sangat banyak di pakai dewasa ini, baik di kalangan akademis maupun dikalangan para praktisi. Meskipun begitu, banyak istilah lain yang sungguhpun tidak persis sama artinya, tetapi mempunyai banyak ruang lingkup yang mirip-mirip dengan istilah hukum bisnis ini. Istilah-istilah lain terhadap hukum bisnis tersebut adalah sebagai berikut :
1.    Hukum Dagang (sebagai terjemahan dari “Trade Law”).
2.    Hukum Perniagaan (sebagai terjemahan dari “Commercial Law”).
3.    Hukum Ekonomi (sebagai terjemahan dari “Economic Law”).

Istilah “hukum dagang” atau “hukum perniagaa” merupakan istilah dengan cakupan yang sangat tradisional dan sangat sempit. Sebab pada prinsipnya kedua istilah tersebut hanya melingkupi topik-topik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Misalnya, mengenai perseroan terbatas, kontrak bisnis, pasar modal, merger dan akuisisi, perkreditan, hak atas kekayaan intelektual, perpajakan, bisnis internasional dan masih banyak lagi. Sementara dengan istilah “hukum ekonomi” cakupannya sangat luas, berhubung dengan adanya pengertian ekonomi dalam arti makro dan mikro, ekonomi pembangunan dan ekonomi sosial, ekonomi manajemen dan akuntansi, yang kesemuanya tersebut mau tidak mau harus dicakup oleh istilah “hukum ekonomi”. Jadi jika dilihat dari segi batasan ruang lingkupnya, maka jika istilah hukum dagang atau hukum perniagaan ruang lingkupnya sangat sempit, maka dengan istilah “hukum ekonomi” ruang lingkupnya sangat luas. Karena itu, memang istilah yang ideal adalah “hukum bisnis” itu sendiri.

Selain itu jika istilah “hukum dagang” atau istilah “hukum perniagaan”, kedua istilah tersebut sudah sangat tradisional, bahkan sudah menjadi “klasik”, maka dengan istilah “hukum bisnis” penekanannya adalah kepada hal-hal yang modern yang sesuai dengan perkembangan yang muktakhir. Itulah sebabnya, dibandingkan dengan itilah-istilah lainnya tersebut istilah “hukum bisnis” saat ini lebih populer dan sangat banyak digunakan orang, baik di Indonesia, maupun di banyak negara lain, bahkan oleh masyarakat internasional.

Sebenarnya apa yang dimaksud dengan istilah “hukum bisnis” itu ? Sebagaimana diketahui bahwa istilah “hukum bisnis” terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu kata “hukum” dan kata “bisnis” . Banyak definisi yang sudah diberikan kepada kata “hukum” meskipun tidak ada 1 (satu) definisi pun yang dapat dikatakan lengkap dengan menggambarkan apa arti hukum secara utuh.

Sedangkan terhadap istilah “bisnis” yang dimaksudkan adalah suatu urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa (Abdurrachman, 1991 ; 150), dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan (Friedman, Jack P, 1987 : 66)

Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum (termasuk enforcemen-nya) yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang duhubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif (dari entrepreneur tersebut) adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu.
Adapun yang merupakan ruang lingkup dari hukum bisnis ini, antara lain adalah sebagai berikut :

1.      Kontrak Bisnis
2.      Jual Beli
3.      Bentuk-Bentuk Perusahaan
4.      Perusahaan Go Public dan Pasar Modal
5.      Penanaman Modal Asing
6.      Kevailitan dan Likuidasi
7.      Merger dan Akuisisi
8.      Perkreditan dan Pembiayaan
9.      Jaminan Hutang
10.  Surat Berharga
11.  Perburuhan
12.  Hak atas Kekayaan Intelektual
13.  Anti Monopoli
14.  Perlindungan Konsumen
15.  Keagenan dan Distribusi
16.  Asuransi
17.  Perpajakan
18.  Penyelesaian Sengketa Bisnis
19.  Bisnis Internasional

20.  Hukum Pengangkutan (Darat, Laut, Udara, dan Multimoda)

Sebenarnya, dasar-dasar hukum bisnis sudah lama sekali ada di Indonesia. Paling tidak, dasar hukum yang tertulis sudah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mulai diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1848 berdasarkan asas konkordasi. Bahkan, dasar-dasar dari hukum bisnis yang sangan tradisional sudah terlebih dahulu ada, baik dalam hukum adat (seperti hukum kontrak/perjanjian adat), atau hukum jual beli dagang secara sederhana yang mengatur interaksi jual beli rakyat Indonesia dengan para saudagar asing kala itu, seperti dengan saudagar-saudagar    Protugis, Belanda, Arab, Hindustan, dan lain-lain. Namun demikian, dasar hukum dari hukum bisnis di Indonesia yang tertulis adalah sebagai berikut :
1. KUH Dagang yang belum banyak diubah
2. KUH Dagang yang sudah banyak diubah
3. KUH Dagang yang sudah diganti dengan Perundang-undangan yang baru
4. KUH Perdata yang belum banyak diubah
5. KUH Perdata yang sudah banyak diubah
6. KUH Perdata yang sudah diganti dengan Perundang-undangan yang baru
7. Perundang-undangan yang tidak terkait dengan KUH Dagang maupun KUH Perdata

1. KUH Dagang yang belum banyak diubah

Masih ada ketentuan dalam KUH Dagang yang pada prinsipnya belum berubah yang mengatur tentang berbagai aspek dari hukum bisnis, meskipun sudah barang tentu banyak dari ketentuan tersebut yang sudah usang dimakan zaman. Ketentuan-ketentuan dalam KUH Dagang yang pada prinsipnya masih berlaku adalah pengaturan tentang hal-hal sebagai berikut :
a. Keagenan dan distributor (makelar dan komisioner)
b. Surat berharga (wesel, cek, dan askep)
c. Pengangkutan laut

2. KUH Dagang yang sudah banyak berubah

Disamping itu, masih ada ketentuan dalam KUH Dagang yang pada prinsipnya masih berlaku, tetapi telah banyak berubah yang mengatur tentang berbagai aspek dari hukum bisnis. Ketentuan-ketentuan dalam KUH Dagang yang pada prinsipnya masih berlaku, tetapi telah banyak berubah adalah pengaturan tentang hal-hal sebagai berikut :
a. Pembukuan Dagang
b. Asuransi

3. KUH Dagang yang sudah diganti dengan Perundang-undangan yang baru

Selanjutnya, ada juga ketentuan dalam KUH Dagang yang telah dicabut dan diganti dengan perundang-undangan yang baru sehingga secara yuridis formal tidak berlaku lagi. Yakni ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang aspek tentang dari hukum bisnis berupa :
a. Peseroan terbatas
b. Pembukuan perseroan
c. Reklame dan penuntutan kembali dalam kepailitan

4. KUH Perdata yang belum banyak diubah

Kemudian, masih ada ketentuan dalam KUH Perdata yang pada prinsipnya belum berubah yang mengtur tentang berbagai aspek dari hukum bisnis. Ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata yang pada prinsipnya masih berlaku adalah pengaturan tentang hal-hal sebagai berikut :
a. Kontrak
b. Jual beli
c. Hipotik (atas kapal)

5. KUH Perdata yang sudah banyak berubah

Di samping itu, masih ada ketentuan dalam KUH Perdata yang pada prinsipnya masih berlaku, tetapi telah banyak berubah yang mengatur tentang berbagai aspek dari hukum bisnis. Ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata pada prinsipnya masih berlaku, tetapi telah banyak berubah adalah pengaturan tentang hal-hal sebagai berikut :
- Perkreditan (perjanjian Pinjam-Meminjam)

6. KUH Perdata yang sudah diganti dengan Perundang-undangan yang baru

Selanjutnya, ada juga ketentuan dalam KUH Perdata yang telah dicabut dan diganti dengan perundang-undangan yang baru, sehingga secara yuridis formal tidak berlaku lagi. Yakni ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang berbagai aspek dari hukum bisnis berupa :
a. Hak Tanggungan (dahulu hipotik atas tanah
b. Perburuhan

7. Perundang-undngan yang tidak terkait dengan KUH Dagang maupun KUH Perdata

Banyak juga ketentuan perundang-undangan Indinesia yang mengatur berbagai facet dari hukum bisnis yang tidak terkait dengan KUH Dagang maupun KUH Perdata. Ketentuan yang tidak terkait dengan KUH Perdata atau KUH Dagang tersebut, antara lain adalah ketentuan-ketentuan tentang hal-hal sebagai berikut :
a. Perubahan Go public dan Pasar Modal
b. Penanaman Modal Asing
c. Kepailitan dan Likuidasi
d. Akuisisi dan Merger
e. Pembiayaan
f. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
g. Anti Monopoli
h. Perlindungan Konsumen
i. Penyelesaian Sengketa Bisnis
j. Bisnis Internasional

Perikatan dan Sumber-Sumbernya

Adapun yang dimaksud dengan perikatan oleh KUHP ialah : suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. “Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau ‘kreditur’, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau debitur”. Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan prestasi, yang menurut undang-undang dapat berupa :

1. menyerahkan suatu barang
2. melakukan suatu perbuatan
3. tidak melakukan suatu perbuatan

Mengenai sumber-sumber perikatan, oleh undang-undang diterangkan bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang yang belakangan ini, dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang berlawanan dengan hukum.

Apabila seseorang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, menurut bahasa hukum ia melakukan “wanprestasi” yang menyebabkan ia dapat digugat di depan hakim.

Dalam hukum berlaku suatu asas, orang tidak boleh menjadi hakim sendiri. Seorang berhutang yang menghendaki pelaksanaan suatu perjanjian dari seseorang yang tidak memenuhi kewajibannya, harus meminta perantaraan pengadilan.

Tetapi sering terjadi bahwa si berhutang sendiri dari semula sudah memberikan persetujuannya, kalau ia sampai lalai, si berpiutang berhak melaksanakan sendiri hak-haknya menurut perjanjian, dengan tidak usah meminta perantaraan hakim. Ini telah kita lihat dalam hal pandrecht. Pelaksanaan yang dilakukan sendiri oleh seorang yang berpiutang dengan tidak melewati hakim, dinamakan “arete executie”. Orang yang berhutang dengan memberikan tanggal gadai sejak semula telah memberikan izin kalau ia lalai, barang tanggungan boleh dijual oleh si berpiutang untuk pelunasan hutang dengan hasil penjualan itu. Begitu juga halnya dengan seorang pemberi hipotek dengan beding vaneigenmachtige verkeep.

Jadi pada umumnya, si berpitang harus menempuh jalan menuntut si berhutang di depan penagdilan. Jika prestasi yang dikehendaki iru berupa membayar sejumlah uang, memang si berpiutang sudah tertolong jika ia mendapat suatu putusan pengadilan, karena ia dapat minta dijalankannya putusan itu dengan menyita dan melelang harta benda si berhutang.

Tetapi jika untuk prestasi yang dikehendaki itu diperlukan persetujuan atau bantuan pribadi dari si berhutang yang enggan memberikan persetujuan atau bantuan itu si berpiutang masih menghadapi kesulitan. Misalnya, dalam hal si berhutang memberikan hipotek atau menyerahkan sebuah benda yang tidak bergerak. Dlam hal ini sebagai diketahui harus ada suatu akte pemberian hipotek atau suatu akte transport, yang dibuat didepan notaris, dengan bantuan si berhutang. Dlam hal pemberian hipotek, kesulitan tersebut dapat diatasi, karena undang-undangmengijinkan pelaksanaan dengan pendaftaran putusan pengadilan dalam daftar-daftar hipotek. Tetapi ini merupakan suatu kekecualian. Mengenai penyerahan sebuah benda yang tak bergerak, kesulitan masih tetap ada selama tidak diadakan ketentuan seperti dalam hal pemberian hipotek tersebut, dan selama para hakim memegang teguh pendirian bahwa persetujuan si berhutang (akte transport) tidak mungkin digantikan oleh suatu putusan hakim
Cara pelaksanaan suatu putusan, yang oleh hakim dikuasakan pada oraang yang berpiutang untuk mewujudkan sendiri apa yang menjadi haknya, dinamakan “reele executie”. Dlam B.W. sendiri cara pelaksanaan ini dibolehkan dalam hal-hal berikut :

1. Dalam hal perjanjian-perjanjian yang bertujuan bahwa suatu pihak tidak akan melakukan suatu perbuatan, misalnya tidak akan membuat suatu pagar tembok yang lebih dari 3 meter, pihak yang lain dapat dikuasakan oleh hakim untuk membongkar sendiri apa yang telah diperbuat dengan melanggar perjanjian itu
2. Dalam hal perjanjian-perjanjian untuk membikin suatu barang yang juga dapat dibuat oleh seorang lain, misalnya suatu garage, pihak yang berkepentingan dapat dikuasakan oleh hakim untuk membikin sendiri atau menyuruh orang lain membikinnya, atas biaya harus dipukul oleh si berhutang

Jika prestasi berupa menyerahkan suatu barang tertentu atau melakukan suatu perbuatan yang sangat pribadi (membuat lukisan oleh seorang pelukis ternama), pada umumnya tidaklah mungkin untuk mewujudkan prestasi itu dengan tiada bantuan si berhutang, dan terpaksalah si berpiutang menerima suatu penggantian krugian berupa uang.

Dlam KUHP, ada tersebut suatu maam perikatan yang dinamakan “natuurlijke verbintenis”. Secara tegas tidak diberikan suatu uraian tentang apa yang dimaksedu dengan perikatan semacam itu. Satu-satunya pasal yang memakai perkataan tersebut, ialah pasal 1359 ayat 2, yang hanya menerangkan, bahwa terhadap natuurlijke verbintenis yang secara sukarela dipenuhi (dibayar) tidak diperkenankan untuk meminta kembali apa yang telah dibayarkan itu. Dengan kata lain apa yang sudah dibayarkan tetap menjadi hak si berpiutang, karena pembayaran tersebut dianggap sah. Artinya tidak termasuk dalam golongan pembayaran yang tidak diwajibkan, seperti yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal 1359 tersebut.

Berhutang dengan tidak adanya suatu uraian yang tegas, timbul pertanyaan tentang pengertian apakah yang harus diberikan pada perkataan natuurlijke verbintenis itu. Jawabnya natuurlijke verbintenis ialah suatu perikatan yang berada di tengah-tengah antara perikatan moral atau kepatutan dan suatu perikatan hukum, atau boleh juga dikatakan, suatu perikatan hukum yang tidak sempurna. Suatau perikatan hukum yang sempurna selalu dapat ditagih dan dituntut pelaksanaannya di depan hakim. Tidak sedemikian hanya dengan suatu natuurlijke verbintenis suatu hutang dianggap ada, tetapi hak untuk menuntut pembayaran tidak ada. Jadi tergantung pada si berhutang apakah ia berhak memenuhinya atau tidak. Apabila ia berbayar hutang itu, seolah-olah ia mengangkat natuurlijke verbintenis itu kedalam lingkungan hukum. Pada ketika perikatan itu di penuhi, ia meningkat menjadi suatu perikatan hukum biasa, tetapi ketika itu juga hapus karena pembayaran.

Jika sudah terdapat kata sepakat, bahwa suatu natuurlijke verbintenis  itu, adalah suatu perkataan hukum (hanya tidak sempurna), maka konsekuensinya, ia dapat dibikin sempurna. Misalnya dengan jalan pembaharuan hutang (novatie) atau dengan mengadakan penanggungan hutan (borgtocht). Kecuali, jika undang-undang melarangnya, sebagaimana terdapat dalam pasal 1790 B.W. yang melarang untuk memperbaharui suatu hutang yang terjadi karena perjudian.

Bahwa perikatan-perikatan tersebut dibawah ini semuanya termasuki dalam golongan natuurlijke verbintenis, boleh dikatan sudah menjadi suatu pendapat umum :

1. Hutang-hutang yang terjadi karena perjudian, oleh pasal 1788 tidak diijinkan untuk menuntut pembayaran.
2. Pembayaran bungan dalam hal pinjaman uang tidak semata-mata diperjanjikan, jika si berhutang membayar bungan yang tidak diperjanjikan iyu, ia tdak dapat memintanya kembali, kecuali jika apa yang telah dibayarnya itu melampui bungan menurut undang-undang (6 %)
3. Sisa hutang seorang vailid setelah dilakukan pembayaran menurut perdamaian (accord)

Tentang apakah di luar contoh-contoh yang disebutkan ini tiap perikatan moral dapat dipandang sebagai natuurlijke verbintenis, tidak ada kata sepakat antara para ahli hukum. Kalau dalam suatu keadaan wajib moral itu dirasakan sangat kuat, memang rasanya tidak ada keberatan untuk menganggap perikatan moral dalam keadaan itu sebagai suatu natuurlijke verbintenis, dengan segala konsekuensinya.

Drs, M. Purba