Obyektifitas Dan Subyektifitas Dalam Sejarah

Suatu hal yang akhir-akhir ini diperbincangkan dan diperdebatkan lagi di masayarkat. Khususnya dikalangan sejarawan adalah masalah yang menyangkut obyektifitas dan subyektifitas dalam sejarah. Bila mendengar dan membaca komentar maupun ulasan-ulasan, baik melalui televisi, radio maupun surat-surat kabar (media cetak) atau berbagai seminar dan lokakarya. Kita seringkali menjumpai berbagai ucapan, ulasan dan tulisan yang mempertanyakan kebenaran atau keobyektifikan suatu tulisan atau buku sejarah. Bahkan di kalangan murid sekolah pun, dewsa ini sudah muncul keasingan terhadap berbagai buku sejarah yang ada pada saat ini, terutama buku babon Sejarah Nasional Indonesia periode kontemporer.

Beberapa tahun yang lalu tepatnya diharian kompas (edisi 3 dan 4 Agustus 1992) memuat berita hasil wawancara dengan Menteri Pendidikan dan Kebuayaan RI pada masa itu, Prof. Dr. Fuad Hasan. Beliau menyatakan bahwa buku Sejarah Nasional Indonesia jilid VI akan ditinjau kembali dan sekaligus ditulis ulang. Hal itu dilakukan karena ada subtansi dalam buku sejarah nasional tersebut oleh berbagai kalangan dinilai terlalu subyektif alias tidak obyektif.

Permasalahn tersebut diatas pada dasarnya bukan hanya dialami oleh sejarawan dan bangsa Indonesia saja. Jepang yang dikenal sebagai negara maju dan beberapa tahun yan lalu berusaha kembali menulis sejarahnya, bahkan mengalami hal yang sangat tidak menyenangkan. Dalam buku sejarah Jepang yang baru ditulis tersebut ada bagian-bagian yang diprotes oleh bangsa Korea, bahkan sudah menjurus pemutusan hubungan diplomatik di antara kedua negara tersebut. Hal ini disebabkan karena Jepang berusaha untuk mengecilkan bahkan menghilangkan sama sekali aksi kejahatannya ketika menduduki semenanjung itu pada masa Perang Dunia II.

Masalah obyektifitas dan subyektifitas dalam sejarah memang bukan suatu persoalan sepele. Nugroho Notosusanto sendiri semasa hidupnya sebagai salah seorang sejarawan kontemporer seringkali menerima nasehat dan kritikan, bahkan makian dari pihak-pihak tertentu bahwa ia harus menulis sejarah yang obyektif, jangan subyektif (Nugroho Notosusanto, 1978). Jelas bukan hanya Nugroho Notosusanto sendiri yang mengalami hal semacam ini. Tentu banyak sejarawan lainnya pernah juga mengalami hal yang demikian itu.

Mengamati uraian-uraian di atas, jelaslah bahwa obyektifitas dan subyektifitas dalam sejarah adalah suatu hal yang sangat penting dan mendasar. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu dipahami dan dimengerti yang berkaitan dengan masalah tersebut, yaitu : (1). Apakah yang dimaksud dengan obyektifitas dan subyektifitas dalam sejarah ?, (2). Bagaimana subyektifitas timbul dan mengapa hal tersebut dapat timbul ?, (3). Bagaimana sikap sejarawan terhadap subyektifitas tersebut ?. Dengan menguraikan dan membahas ketiga permasalahn tersebut maka perdebatan-perdebatan yang berkaitan dengan masalah subyektifitas dapat kita pahami.

Pengertian Subyektifitas dan Obyektifitas Dalam Sejarah

Menurut F.R. Ankersmit (1987 : 329) sebuah penulisan sejarah dikatakan subyektif jika subyek yang menulis sejarah tersebut, yakni sejarawan jelas hadir di dalamnya. Maksudnya suatu penulisan sejarah tersebut dapat bersifat subyektif bila sejarawan membiarkan keyakinan, pendapat-pendapatnya turut berperan di dalamnya. Pendapat serupa dikemukakan pula oleh Sutrasno (1975 : 48) bahwa subyektifitas dalam sejarah berarti cerita sejarah itu telah mendapat pengaruh dan purbasangka dari penulisnya.

Adapun istilah obyektifitas dalam sejarah menurut Kuntowijoyo (1995 :70) yaitu tidak ada pandangan yang bersifat individual. Maksudnya sejarawan dalam merekontruksi tentang masa lampau hendaknya antara fakta dengan tulisan sejarah terdapat kesesuaian. Selanjutnya menurut Sartono Kartodirjo (1993 : 65) bahwa obyektifitas dalam sejarah dimaksudkan sebagai sejarah dalam aktualitas. Artinya kejadian atau peristiwa sejarah itu sendiri terlepas dari subyek atau sejarawan. Jadi suatu sejarah dikatakan obyektif apabila kisah sejarah tersebut hanya menunjukkan apa yang benar-benar telah terjadi atau wiees eigentlich gewesen menurut Leopold Von Ranke.

Berdasarkan keterangan dan uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa subyektifitas dan obyektifitas dalam sejarah pada hakikatnya mempersoalkan sejauh mana suatuobyek atau fakta sejarah diitervensi oleh subyek atau sejarawan. Dengan demikian kadar subyektifitas dan obyektifitas suatu cerita sejarah sangat ditentukan oleh sejarawan itu sendiri. Semakin banyak keyakinan, pendapat atau ide sejarawan terlibat dalam suatu cerita sejarah, maka semakin besar pula kemungkinan tingkat subyektifitas dari suatu cerita itu. Begitu pula sebaliknya, semakin kurang keyakinan, pendapat atau ide sejarawan dalam suatu cerita sejarah maka semakin kuat pula kemungkinan tingkat obyektifitas dari cerita sejarah tersebut.

Namun, jika kita bertolak dari pengertian sejarah sebagai konstruk yang diciptakan oleh sejarawan, maka dapat dikatakan bahwa semua sejarah yang ada dewasa ini sudah tentu bersifat subyektif. Sebab pengungkapan atau penggambaran suatu peristiwa sejarah menjadi kisah sejarah tentu harus melewati proses pengolahan dalam pikiran dan angan-angan seorang sejarawan. Ungkapan yang mengatakan data dapat berbicara hanyalah suatu omong kosong belaka, sebab tanpa penafsiran sejarawan suatu data tidak akan berari sama sekali. Menurut Bauer seperti dikutip oleh G. J. Renier (1997 : 272) bahwa pemujaan terhadap obyektifitas tidak akan pernah dapat tercapai.

Berkaitan dengan masalah subyektifitas dan obyektifitas dalam sejarah, Nugroho Notosusanto seperti dikutip oleh Poespoprodjo (1987) : 42 – 43) mengemukakan bahwa dalam tahap heuristik (mencari dan menemukan sumber) dan tahap kritik (menguji sumber) seorang penulis sejarah masih dapat obyektif, artinya obyeknya yang dijadikan sasaran. Tetapi setelah menginjak taraf interprestasi maka seorang penulis sejarah akan mulai goyah, karena sudah menyangkut subyektifitas sejarawan. Dalam taraf interprestasi ini suatu peristiwa dapat diartikan bermacam-macam, tergantung dari sudut pandang sejarawan. Dengan demikian menurut F. R. Ankersmit (1987 : 331) bahwa setiap filsuf sejarah, entah ia menganut subyektifitas atau obyektifitas akan mengakui bahwa penulisan sejarah pada umumnya bersifat subyektif.

Faktor-Faktor yang Mendorong Munculnya Subyektifitas Dalam Sejarah

Menurut W. H. Walsh seperti dikutip oleh Helius Sjamsuddin (1996 : 172) bahwa paling tidak ada empat faktor yang menyebabkan subyektifitas dapat tibul dalam suatu penulisan sejarah. Keempat faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1.      Sikap berat sebelah pribadi (Personal bias)

Sikap berat sebelah pribadi menyangkut persoalan suka dan tidak suka terhadap seseorang individu atau jenis-jenis orang. Sebagai contoh yang dikemukakan oleh Nugroho Notosusanto (1971 : 4) bahwa di dalam sejarah selalu ada pada yang kita sebutkan orang-orang besar, tokoh-tokoh besar atau pahlawan-pahlawan. Sejararawan seperti Thomas Carlyle (Inggris) mengagumi orang-orang besar. Dengan demikian ia menulis suatu buku yang sudah klasik dengan judul: “On Heroes, Hero-worship and Heroic in Hsistory” (mengenal pahlawan, pemujaan pahlawan, dan kepahlawanan dalam sejarah). Buku tersebut isinya riwayat tentang orang-orang besar semua, seperti Caerar, Yesus Kritus, Nabi Muhammad dan lain sebagainya.

Sebaliknya, ada sejarawan Inggris lainnya yang membenci orang-orang besar, yaitu H. G. Wells. Ia berpendapat, bahwa orang-orang besar inilah yang membuat rusak dunia. Dengan demikian bukunya yang berjudul “The Outline of History” dapat dikatakan tidak menonjolkan orang-orang besar. Kalupun disinggung, mereka digambarkan sebagai villain, orang tidak baik seperti penjahat, bajingan atau tidak jujur.

2.      Prasangka kelompok (Group Prejudic)

Prasangka kelompok , yaitu suatu sukap berat sebelah bukan karena pribadi tetapi karena kelompok-kelompok. Disini menyangkut keanggotaan sejarwan dalam suatu kelompok tertentu, apakah itu bangsa, ras, kelompok sosial atau agama tertentu. Misalnya menurut Helius Sjamsuddin (1986 : 172) sejarawan berkulit putih menulis sejarah dengan sikap angkuh dan menganggap dirinya lebih beradab daripada bangsa-bangsa kulit berwarna yang pernah mereka jajah. Sejarawan islam akan berpandangan lain mengenai Perang Salib dengan sejarawan Kristen. Sejarawan Komunis akan mempunyai pandanan lain mengenai Peristiwa Madiun dibandingkan dengan sejrawan nasionalis, dan sebaginya.

3.      Teori-teori penafsiran sejarah yang berbeda (Conflicting theories of historical interpretation)

Teori-teori interpretasi yang berbeda menyangkut adanya penafsiran yang berlain-lainan mengenai apa sesungguhnya yang paling besar pengaruhnya terhadap terjadinya suatu peristiwa. Menurut Nugroho Notosusanto (1978 : 15) bahwa pada umunya faktor inilah yang sesungguhnya yang paling berpengaruh dalam suatu proses sejarah. Sejarawan Marxis misalnya tentu akan menulis berdasarkan teori determinisme ekonomi dalammenafsirkan faktor penyebab sejarah, bahwa ekonomilah satu-satunya penggerak utama sejarah. Begitu pula misalnya dalam melihat keberhasilan pendahulu-pendahulu kita dalam mempertahankan kemerdekaan periode 1945-1949. Ada yang mengatakan faktor politik internasional (meliputi faktor diplomasi), ada yang mengatakan faktor militer (berhadilnya gerilya), dan ada pula yang mengatakan faktor ekonomi (perlunya Belanda lekas membangun kembali negerinya setelah Perang Dunia II). Jadi sangat tergantung kepada sejarawannya menganut teori yang mana. Dengan demikian sejarah yang ia tuliskan jelas mempunyai corak yang berbeda dengan tulisan sejarawan lain yang mempunyai pandangan teori yang berbeda fakta sejarah yang sama.

4.      Konflik-konflik filsafat yang mendasar (Underlying philosophical conflicts)

Faktor keempat ini menurut I. G. Widja (1988 :44) dimaksudkan bahwa sejarawan dalam mempelajari masa lampau masing-masing berdasarkan ide-ide filosofisnya (baik sebagai keyakinan moral maupun matafisis) dan dengan sendirinya ini menentukan cara mereka manafsirkan masa lampau tersebut sehingga menghasilkan panafsiran sejarah yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan-perbedaan pandangan filsafatnya. Secara teoritis, seorang sejarawan yang menganut filsafat tertentu, faham, kepercayaa, atau agama tertentu, jelas akan menulis sejarah berdasarkan pendangannya itu. Sejarawan keagamaan tentu saja lain tafsirannya dibandingkan dengan sejarawan Marxis. Pendapat yang menganggap bahwa Tuhan itu ada tentu lain dengan orang yang menganggap Tuhan itu tidak ada.

Dari keterangan dan uraian di atas, kiranya meyakinkan kita bahwa onyektifitas mutlak di dalam sejrah adalah suatu hal yang tidak mungkin dicapai. Oleh sebab sejarah sebagai kisa pada dasarnya akan selalu bersifat subyektif. Sejarawan itu bukan dewa atau malaikat, ia punya emosi dan selama sejarawan punya emosi tentu subyektif.

Meskipun unsur subyektifitas sulit dihilangkan dalam suatu penulisan sejarah, namun disini perlu ditegaskan bahwa untuk menghasilkan suatu penulisan sejarah yang adil maka diharapkan setiap sejarawan berusaha untuk bertekad di dalam hatinya mengejar obyektifitas semaksimal mungkin, meskipun obyektifitas dalam arti terbatas. Sebab usah unuk melahirkan masa lampau seperti yang diharapkan oleh perintis sejarah ilmiah, yaitu Leopold Von Ranke (1975-1886) yang menyarankan untuk menunjukkan apa yang benar-benar telah terjadi adalah suatu hal yang gegabah. Untuk itu menurut I. G. Widja (1998 : 44
) bahwa yang perlu diperhitungkan adalah kemungkinan adanya sintense dari sudut-sudut pandang dai dalam sudut pandang lainnya. Hal yang demikian ini oleh Sartono Kartodirdjo (1993 : 65) diistilahkan intersubyektif.

Tim Dosen MKDDIS FIS Unimed 

Share :