Skip to main content

Kewajiban Mempunyai NPWP (Nomor Peserta Wajib Pajak)

Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditetapkan agar melaksanakan ke-wajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotongan pajak tertentu. Adapun NPWP, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang diperuntukkan sebagai tanda pengenal diri ata identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

Sejalan terhadap usaha-usaha pemerintah agar meningkatkan tax ratio, sejak tahun 2001, pemerintah sudah melaksanakan berbagai kegiatan agar ekstensifikasi dibidang perpajakan. Selain dengan kegiatan canvassing, upaya ekstensifikasi juga dilakukan Direktur Jenderal Pajak dengan cara “memaksa” wajib pajak orang pribadi supaya memiliki NPWP secara sistem, misalnya kewajiban mempunyai NPWP sebagai salah satu syarat dalam permohonan kredit perbankan bagi wajib pajak orang pribadi. Selain itu, NPWP juga diperuntukkan agar menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi  perpajakan.

Menurut undang-undang no. 6 tahun 1983, tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, sebagaimana sudah diubah dengan undang-undang no. 16 tahun 2000, terdapat hak dan kewajiban wajib pajak, adalah sebagai berikut:

a.      Kewajiban Wajib Pajak


1.      Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak (KPP) supaya memiliki NPWP. Dalam rangka program ekstensifikasi, walaupun wajib pajak tidak (belum) mendaftarjan diri, bagi wajib pajak yang sudah memenuhi syarat untuk mempunyai NPWP maka akan diberikan NPWP secara jabatan. Apabila wajib pajak sudah diberikan NPWP secara jabatan, berarti sudah menggugurkan kewajiban wajib pajak untuk mendaftarkan diri.
2.      Wajib melaporkan usahanya agar dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak berdasarkan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN), wajib melaporkan usahanya supaya dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.
3.      Mengmbil sendiri surat pemberitahuan di tempat  yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP). Dalam rangka pelayanan dan kemudahan bagi wajib pajak, formulir surat pemberitahuan disediakan pada kantor-kantor di lingkungan DJP dan tempat-tempat lain yang ditentukan atau diperkirakan mudah terjangkau oleh wajib pajak.
4.      Wajib pajak, wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya.
5.      Wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Persepsi.
6.      Wajib melaksanakan pembukuan dan pencatatan. Bagi wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia, diwajibkan agar menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan jalannya usaha harus disimpan oleh wajib pajak selama 10 (sepuluh) tahun. Selama jangka waktu tersebut DJP masih dapat melakukan pemeriksaan.
7.      Dalam hal terjadi pemeriksaan pajak, wajib pajak berkewajiban:
a.       Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh , kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
b.      Memberikan kesempatan agara memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu da memberi bantuan agar kelancaran pemeriksaan.
c.       Memberikan keterangan yang dibutuhkan.

b.      Hak Wajib Pajak

1.      Wajib pajak berhak dalam menerima tanda bukti pelaporan SPT. Untuk surat pemberitahuan yang disampaikan dengan pos tercatat melalui kantor pos dan giro maka  tanggal pengiriman dianggap sebagai tanggal penerimaan.
2.      Wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. Jika wajib pajak tidak dapat menyampaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan atau neraca perusahaan beserta laporan rugi laba dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan, serta sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan membutuhkan kelonggaran dari batas waktu yang sudah ditentukan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan supaya memperoleh perpanjangan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPP hanya dapat diberikan paling lama 6 bulan.
3.      Wajib pajak berhak untuk membetulkan surat pemberitahuan yang sudah disampaikan ke KPP apabila terjadi kekeliruan dalam pengisian surat pemberitahuan yang dibuat oleh wajib pajak. Hak untuk melaksanakan pembetulan, yaitu dalam jangka waktu 2 tahun sesudah berakhirnya masa pajak dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
4.      Wajib pajak dapat megajukan permohonan penundaan dan permohonan mengangsur pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya.
5.      Wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan penurunan angsuran pajak penghasilan (PPh)
6.      Wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (melakukan restitusi)
7.      Wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan pembetulan salah tulis, salah hitung, dan kekeliruan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak.
8.      Wajib pajak berhak mengjukan banding ke pengadilan pajak atas keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
9.      Wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan pengnaan sanksi perpajakan serta pembetulan ketetapan pajak yang salah atau keliru.
10.  Wajib pajak berhak memberikan kuasa khusus kepada orang lain yang dipercayainya untuk mewakilinya dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Baca juga: Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar