Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pengurusan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

SIUP adalah surat izin yang diberikan menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha supaya melaksanakan kegiatan di bidang perdagangan dan jasa. SIUP diberikan kepada para pengusaha, baik Usaha Perorangan (UD), Firma, CV, Koperasi, BUMN, BUMS dan perusahaan sejenisnya.
Pengurusan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

Setiap perusahaan yang melaksanakan kegiatan di bidang perdangan wajib mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), kecuali:

a. Cabang/perwakilan perusahaan yang dalam melaksanakan kegiatan usaha perdagangannya menggunakan SIUP Perusahaan Pusat.

b. Perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan, diurus, dijalankan, atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan keluarganya/kerabatnya.

c. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bisa dibedakan menjadi SIUP kecil, menengah dan besar.

1. SIUP kecil adalah perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih perusahaan seluruhnya sampai dengan 200 Juta di luar bangunan dan tanah tempat usaha.

2. SIUP menengah adalah perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih perusahaan seluruhnya di atas 200 juta sampai dengan 500 Juta di luar tanah dan bangunan tempat usaha.

3. SIUP besar adalah perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih perusahaan seluruhnya di atas 500 Juta.

Dari 3 kategori SIUP, baik SIUP kecil, menengah dan besar mempunyai masa berlakunya masing-masing. Untuk SIUP kecil dan menengah masa berlakunya tidak terbatas selama perusahaan yang dipunyainya masih melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun SIUP besar, mempunyai masa berlaku 5 tahun, berdasarkan tempat kedudukan perusahaan dan berlaku untuk melaksanakan kegiatan perdagangan dalam negeri di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Adapaun perusahaan yang sudah mempunyai SIUP, wajib mengajukan permintaan perubahan jika:

a. Perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, nama dan alamat pemilik/penanggung jawab, NPWP, bidang usaha, jenis barang/jasa dagangan utama.

b. Perubahan modal dan kekayaan bersih baik peningkatan maupun penurunan.

c. SIUP hilang atau rusak sehingga tidak terbaca.

Perusahaan yang sudah mempunyai SIUP dilarang untuk melaksanakan kegiatan perdagangan berjangka komoditi kecuali, apabila sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan agar bisa melaksanakan kegiatan perdagangan tersebut sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian, perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan yang mempunyai kekhususan, seperti perdagangan jasa, penjualan berjenjang, penjualan minuman beralkohol dan pasar modern, perizinannya diatur sendiri.

Untuk memperoleh SIUP yang baru, perubahan maupun pergantian SIUP, persyaratan yang dibutuhkan adalaha sebagai berikut:

a. Mengisi formulir pendaftaran.
b. Akta pendirian/perubahan perusahaan, seperti PT, CV, Koperasi, atau Usaha Dagang.
c. Pengesahan kehakiman atau bukti Setor Pengesahan (PNBP)/pendaftaran pengadilan negeri/pengesahan dinas koperasi.
d. KTP penanggung jawab.
e. Surat izin tempat usaha.
f. Domisili perusahaan.
g. Kartu keluarga bagi direktris.
h. NPWP.
i. Neraca perusahaan.

Pemohon SIUP, yaitu perusahaan (PT, CV, Firma), koperasi atau perusahaan perorangan. Setelah mengisi formulir permohonan SIUP dan melampirkan dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap dan benar, SIUP akan diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya 5 hari kerja.

Adapun pejabat yang mengluarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang ada di setiap provinsi. Untuk SIUP besar usaha perdagangan barang dan atau jasa dengan jumlah kekayaan bersih dan modal yang disetor (untuk PT) di atas 500 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di setiap provinsi. Untuk SIUP kecil dan menengah usaha perdagangan baranng dan atau jasa dengan kekayaan bersih dan modal disetor sampai dengan 200 Juta untuk SIUP kecil dan 200 Juta sampai dengan 500 Juta untuk SIUP menengah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Selain itu, terdapat 2 dasar hukum diterbitkannya SIUP, yaitu berdasarkan atas:

a. Keputusan Gubernur di setiap provinsi, tetang Pelimpahan Wewenang Pelayanan dan Pemberian Izin di Bidang Usaha Perindustrian dan Perdagangan.

b. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Izin Usaha Perdagangan.

Baca juga artikel: Kewajiban Mempunyai NPWP (Nomor Peserta Wajib Pajak)