Dasar Hukum Analisis Terhadap Dampak Lingkungan (AMDAL)

Dasar Hukum Analisis Terhadap Dampak Lingkungan (AMDAL)

Dasar Hukum Analisis Terhadap Dampak Lingkungan (AMDAL)

Mendirikan sebuah perusahaan tentu tidak hanya memfokuskan kepada untung rugi yang didapat. Bukan hanya profit semata-mata yang di cari, jika mendirikan sebuah perusahaan. Ada yang lebih tinggi lagi daripada profit, yaitu Nilai (Value) Perusahaan. Oleh sebab itu, profit yang tinggi belum tentu bisa mencapai nilai perusahaan yang baik, yang pada jalannya perusahaan kedepan akan mengalami berbagai kendala serta hambatan, dikarenakan nilai buruk perusahaan.

Salah satu, dari pencapaian perusahaan untuk memperoleh value yang baik adalah dengan memperhatikan lingkungan. Apakah, dengan keberadaan perusahaan yang dimiliki malah akan menimbulkan kerusakan?, sehingga profit yang dicapaipun tidak sebanding dengan kerugian akibat rusaknya lingkungan sekitar. Oleh karena itu, perlu setiap perusahaan untuk peduli dengan analisis terhadap dampak lingkungan.

Analisis terhadap dampak lingkungan adalah hal yang penting untuk diperhatikan sebelum usaha atau perusahaan itu beroperasional. Bagaimana pun usaha yang akan didirikan jangan sampai merugikan khususnya tempat/ wilayah pemukiman warga atau masyarakat sekitarnya yang tinggal, terutama terhadap pencemaran-pencemaran baik udara, air, tanah, maupun tata kota ruang. Dengan memperhatikan hal tersebut, satu sama lain tidak akan saling dirugikan sama sekali, bahkan harus saling menguntungkan seperti kasus Lapindo yang dampaknya sangat merugikan, baik dari pihak perusahaan maupun dari pihak masyarakat, terkhusus secara perorangan.
Analisis terhadap dampak lingkungan bukan hanya diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan besar saja, melainkan juga usaha-usaha perseorangan pun perlu memerhatikan analisis terhadap dampak lingkungan tersebut agar pembangunan yang berwawasan lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam bisa terkendali dan terwujud secara bijaksana.

Dasar hukum diberlakukannya Analisis Terhadap Dampak Lingkungan (AMDAL), diatur melalui peraturan sebagai berikut.

  1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
  3. Kepmen Negara Lingkungan Hidup RI Nomor I l/MENLH/3/1994, tentang jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan.
Buka Komentar