Skip to main content

Hukum Kebiri Kimia Dalam Islam

Hukum Kebiri Kimia Dalam Islam
Pembicaraan hukuman kebiri kimia mulai ramai, pasalnya pertama kali di keluarkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojoekerto kepada seorang pelaku pemerkosaan 9 anak Muh. Aris di Mojokerto. Hukuman tersebut menimbulkan pro dan kontra, apalagi ada pernyataan penolokan dari salah satu dokter yang tergabung dalam IDI (Ikatan Dokter Indonesia) untuk menjadi eksekutornya. Dokter tersebut menganggap bahwa hukuman kebiri kimia tidak sesuai /melanggar kode etik dan sumpah profesi dokter.

Menurut The Sun, kebiri kimia adalah memasukkan obat-obatan ke dalam tubuh yang berisikan anafrodisiak, yang bertujuan mengurangi hasrat seksual seseorang dan libido. Pada prakteknya penyuntikan tersebut bisa berlangsung dari 3 -5 tahun. Obat untuk kebiri kimia juga terdapat didalamnya leuprolelin, yang bertujuan untuk mengobati dalam mengontrol sulitnya menahan gairah seksual, sadisme, atau hal lainnya yang cenderung membahayakan orang lain. Obat-obatan lain yang bisa digunakan, seperti; medroksiprogesteron asetat, siproteron asetat dan LHRH yang bertujuan supaya berkurangnya testosteron dan estradiol.

Walau tujuan dari kebiri kimia ini bisa tercapai dengan mengurangi libido serta hasrat seksualnya yang kuat, namun ternyata kebiri kimia memiliki dampak yang membahayakan, diantaranya: osteoporosis, kardiovaskular, gangguan metabolisme glukosa dan lipid. Bahkan tidak hanya itu saja, efek lainnya orang tersebut dapat menderita depresi, infertilitas, enemia, dan menimbulkan rasa panas pada tubuh, menurut National Center for Boptechnology Information (NCBI).

Praktek hukum kebiri kimia ini memiliki dampak positif dan negatif terhadap pelaku. Sehingga dalam Islam dilihat mana dampak negatif yang terkecil, apakah harus di hukum kebiri kimia atau tidak?. Menurut ulama setuju hukum kebiri dilaksanakan dengan catatan memberikan efek jerah (zawajir) terhadap pelaku dan kepada calon pelaku. Wacana ketua MUI - komisi dakwah dan pengembangan masyarakat; KH. Cholil Nafis juga terkait kebiri ini melibatkan kepada hakim untuk bisa berijtihad dalam memberikan hukuman. 

Dari mayoritas ulama dengan kitab-kitab klasiknya, menjelaskan bahwa hukuman kebiri itu haram untuk manusia. Haramnya hukuman tersebut sudah menjadi ijmak para ulama klasik. Ulama klasik tersebut diantaranya; Imam Ibnu Abdil Bar dalam Al Istidzkar (8/433), Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fathul Bari (9/111), Imam Badruddin Al 'Aini dalam 'Umdatul Qari (20/72), Imam Al Qurthubi dalam Al Jami' li Ahkam Alquran (5/334), Imam Shan'ani dalam Subulus Salam (3/110), serta ulama-ulama fikih lainnya. Ibnu Hajar al-Asqalani dan Syekh Adil Matrudi dalam Al Ahkam Al Fiqhiyyah Al Muta'alliqah bi Al Syahwat

Baca juga: Pemikiran Politik Islam Pada Zaman Klasik Dan Pertengahan

Di dukung oleh ulama kontemporer seperti Hizbut Tahris, Muhammadiyah (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah), serta ulama kentemporer lainnya, mendalilkan hukuman kebiri itu tidak pernah dikenal dalam ajaran Islam, bahkan sifatnya mengarah pada mengubah fisik manusia, serta adanya pelanggaran HAM terhadap hukuman tersebut.

Berikut dalil yang melarang adanya praktek kebiri; Ibnu Mas'ud RA yang mengatakan, "Dahulu kami pernah berperang bersama Nabi SAW sedang kami tidak bersama istri-istri. Lalu, kami bertanya kepada Nabi SAW, 'Bolehkah kami melakukan pengebirian?'. Maka Nabi SAW melarangnya." (HR Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Ibnu Hibban)

Walau ada UU Negara berkenaan dengan hukuman kebiri tersebut sudah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Sebagai contoh kasus Aris, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto memutuskan Ia melanggar Pasal 76 D juncto Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ia dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan, serta kebiri kimia. Vonis tersebut tertuang dalam Putusan PN Mojokerto nomor 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk tanggal 2 Mei 2019.

Dengan adanya UU tersebut beberapa kalangan berpendapat untuk mengikuti aturan pemerintah yang sudah ada. Toh, mengikuti pemerintah itu juga keharusan. Sementara, dalam ajaran Islam telah melarang hukum kebiri. Jadi, seharusnya tetap pada jalan terbaiknya yaitu mengikuti perintah Islam, dengan tidak mempraktekkan hukuman kebiri tersebut. Adanya pro dan kontra itu wajar-wajar saja, namun jangan lari dari dalil yang sudah ditetapkan dan penetapan hukum dari pada ijtihad para ulama. Selain itu, Islam sudah memberikan jenis hukuman yang tepat bagi pelaku pemerkorsaan, pedofilia atau libido dengan hukuman cambuk 100 kali atau rajam. Hukuman ini sebenarnya lebih bersifat pencegahan, agar orang tidak melakukan hal buruk tersebut, yang sungguh dampaknya sangat buruk bagi anak-anak (orang lain).

Baca juga: Pemikiran Tentang Islam dan Tata Negara di Indonesia

Sumber:
cnnindonesia.com
- news.detik.com
- republika.co.id
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar