Mendapat Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945

Mendapat Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945
Negara punya peran penting terhadap rakyatnya, termasuk mempu menyediakan penghidupan yang layak dengan memberi atau membantu mendapat pekerjaan. Hal tersebut wajar harus dilakukan negara, mengingat pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

UUD sudah memberikan mandat kekuasaan untuk memepergunakan kekayaan yang dimiliki untuk kepentingan rakyat, termasuk dalam hal kesejahteraan. Negara tentu bisa melakukannya, karena memang memiliki sumber daya, baik alam ataupun manusia. Memberi penghidupan yang layak bagi rakyatnya, itu merupakan salah satu tugas adanya negara. Oleh karena itu, negara tidak boleh mengabaikan rakyat yang masih menderita dan di dera oleh kemiskinan.

Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, menyebutkan “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal ini merupakan ikrar negara kepada rakyatnya, yang harus memastikan semua orang di dalam negerinya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan menggapai taraf kehidupan yang baik atas dasar kemanusiaan.

Jadi, setiap orang berhak mendapat pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kemampuannya. Dan negara hadir dalam memastikan tidak ada sebuah instansi, perusahaan, lembaga dan lain sebagainya yang melarang orang untuk memperoleh pekerjaan. Apalagi, ada lembaga atau perusahaan yang lebih mengutamakan warga negara asing, daripada warga negaranya sendiri. Negaralah yang harus ambil kebijakan yang arahnya untuk kepentingan rakyatnya, bukan rakyat dari negara lain.

Negara haruslah mengurusi rakyatnya dengan baik dan seadil-adilnya. Jangan sebaliknya, rakyat yang mengurusi negara untuk kepentingan pejabat-pejabatnya. Pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu negara telah diberikan mandat oleh rakyat untuk menjalankan negara sebaik-baiknya. Bukan untuk mencari pekerjaan, apalagi menumpuk-numpuk kekayaan. Pejabat semakin kaya, sementara rakyat semakin melarat dan menderita.

Kembali lagi kepada mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, erat sekali hubungannya dengan gaji/upah para pekerja. Jangan sampai rakyat yang sudah bekerja keras, masih juga dizholimi dengan pemberia gaji yang tak manusiawi. Pada pasal 23 ayat 3 dalam Deklarasi Universal HAM PBB, bahwa setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik, yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarga, sepadan dengan martabat manusia, dan jika ditambah dengan bantuan-bantuan sosial lainnya.  

Di Indonesia, upah yang rendah menjadi persoalan nyata dan masalah di negeri ini. Para buruh masih banyak yang di gaji di bawah UMR, padahal mereka semua bekerja sangat keras. Para buruh juga manusia yang punya keluarga. Tidaklah pantas jika mereka masih di gaji di bawah UMR, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan yang harus dipenuhinya.

Tidak hanya untuk pekerja yang ada di dalam negeri, para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) terkhususnya para TKW (Tenaga Kerja Wanita) sering mendapat perlakuan yang tidak pantas. Negara tentu harus serius menyikapi persoalan tersebut. Sudah banyak contoh TKW yang menjadi korban, sebut saja misalnya; Erwiana Sulistyaningsih, yang menjadi korban penganiayaan majikannya saat ia bekerja di Hong Kong.

Baca juga: 4 Permasalahan Yang Muncul Akibat Keberagaman Ekonomi

Usaha negara dalam memberikan kehidupan dan pekerjaan yang layak memang tidak mudah. Tapi, itu merupakan kewajiban, sehingga harus dijalankan. Banyak metode yang bisa dilakukan negara untuk menjalankan tugas tersebut, setidaknya bisa dikurangi permasalannya dengan 3 langkah berikut ini;
1. Menerapkan sistem UMR secara merata di semua tempat dan memberikan sanksi kepada instansi/perusahaan yang tidak mengikuti aturan tersebut.
2. Membuka seluas-luasnya lapangan kerja, bukan saja untuk yang badan usaha milik negara. Tapi juga, pada perusahaan asing yang dijalankan di dalam negeri.
3. Pemerintah perlu memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara kemampuan dan keterampilan.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel