BPJS Merugi, Iuran Semua Kelas Peserta BPJS Naik dan Begini Cara Turun Kelas BPJS Supaya Pengeluaran Tidak Bengkak

BPJS Merugi, Iuran Semua Kelas Peserta BPJS Naik dan Begini Cara Turun Kelas BPJS Supaya Pengeluaran Tidak Bengkak
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) iurannya sudah naik saat ini. Hal ini tentu, membuat para peserta di semua kelas BPJS mengeluarkan uang tambahan untuk menanggulangi biaya yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Naiknya iuran semua kelas peserta BPJS disebabkan kerugian yang dialami pihak BPJS itu sendiri. Pernyataan dari Beni Herman yang merupakan Asisten Deputi Direksi Bidang pengelolaan Faskes rujukan BPJS Kesehatan, Ia mengatakan; Sekitar 28 triliun BPJS mengalami defisit sampai akhir tahun 2019.

Defisit yang dialami BPSJ tersebut, membuat mau tidak mau iurannya harus dinaikkan. Kenaikan iurannya juga tidak nanggung-nanggung, sudah mencapai 2x lipatnya. Berikut ini rincian kenaikan BPJS yang dilansir dari finance.detik;

1. Iuran PBI (Penerima Bantuan Iuran) naik menjadi Rp. 42 ribu dari Rp. 23 ribu per orang. Tarif iuran tersebut juga berlaku bagi PBI APBD yang merupakan perserta dari Pemda. Peserta PBI untuk iurannya dibanyar penuh oleh APBN dan untuk PBI APBN yang dari Pemda, pembayaran iurannya di tanggung oleh APBD.

2. Iuran PPU-P (Pekerja Penerima Upah Pemerintah) pada awalnya 5% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga dari ASN/TNI/POLRI, yang 3% ditanggung oleh Negara dan yang 2% ditanggung oleh yang bersangkutan. Kemudian diubah menjadi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan (umum), tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja (tambahan penghasilan bagi PNS Daerah sebesar 5% dengan batas sebesar 12juta. Untuk yang 4% ditanggung oleh Negara, sedangkan yang 1% ditanggung oleh pihak ASN/TNI/POLRI yang bersangkutan.

3. Iuran PPU-BU (Pekerja Penerima Upah Badan Usaha) menjadi 5% dari total upah dengan batasan Rp. 12 juta, dengan rincian sebesar 4% ditanggung oleh pihak Perusahaan dan yang 1% oleh pihak Pekerjanya. Perubahannya terletak pada batasan atas upah pekerja yang pada awalnya hanya Rp. 8 juta menjadi Rp. 12 juta.

4. Iuran PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) atau disebut juga "Peserta Mandiri". Data kenaikannya sebagai berikut;

  • Kelas 1: Naik menjadi Rp. 160 ribu, yang awalnya hanya Rp. 80 ribu
  • Kelas 2: Naik menjadi Rp. 110 ribu, yang awalnya hanya Rp. 51 ribu
  • Kelas 3: Naik menjadi Rp. 42 ribu, yang awalnya hanya Rp. 25,5 ribu

Harapan dari BPJS dengan menaikkan iuran semua kelas peserta BPJS supaya defisit yang dialami tidak semakin parah dan dapat segera teratasi persoalan-persoalan yang dapat menyebabkan terjadinya defisit tersebut.

Kurangnya kontrol terhadap peserta memang menjadikan persoalan kesehatan diantara kedua belah pihak, baik dari peserta maupun BPJS. Maunya si peserta sih, jika bisa biaya kesehatan itu gratis. Sementara, untuk penyediaan layanan kesehatan dari Pemerintah belum mampu menerapkan yang gratis. Sehingga, hadir BPJS sebagai bentuk tolong menolong dalam pemenuhan kebutuhan akan kesehatan.

Yang keliru, adanya atas kewajiban (unsur penganjuran) untuk menjadi peserta BPJS. Alhasil, banyak dimanfaatkan secara kilat saja. Banyak orang yang mengurus membuat kartu peserta BPJS, tapi kemudian setelah mendapatkan pelayanan kesehatan, Ia pun tidak lagi membayar iuran yang sudah ditetapkan. Inilah yang ditanggung pihak BPJS, sehingga wajar tanpa ada kontrol yang tepat terus mengalami defisit.

Memang, bagi yang kurang mampu tidak mungkin dipaksakan harus mampu membayar. Sementara, Mereka juga butuh pelayanan kesehatan. Inilah yang kurang di sadari pihak BPJS, sehingga pelayan dimanfaatkan secara kilat saja. Dan itu pun tidak salah, karena seharusnya Pemerintah juga bisa melayani rakyatnya yang benar-benar memerlukan bantuan layanan kesehatan secara gratis.

Bagi peserta BPJS yang saat ini merasa terbebani dengan kenaikan iuran pembayaran BPJS. Ada solusi dalam menekan pengeluaran tersebut, yaitu dengan cara turun kelas BPJS. Hal tersebut bertujuan supaya pengeluaran tidak bengkak. Nah, bagi yang berminat turun kelas, berikut carannya: langsung membuat permintaan melalui call center BPJS atau datang ke kantor BPJS atau juga datang ke pelayanan publik terdekat, dengan syarat kepesertaan BPJS minimal sudah 1 tahun.

Caraa dan syarat untuk turun kelas BPJS cukup mudah, tapi hal itu tentu akan berdampak pada manfaat no-medis yang diterima. Karena, semakin tinggi kelasnya, maka semakin tinggi pula manfaat yang akan diterima peserta BPJS tersebut.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel